Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Soroti Isu Stragis yang Menghambat Penerapan SPM di Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih menjadi narasumber pada rapat koordinasi penghimpunan data capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2005-2020 yang dilakukan secara daring, Rabu (21/7/2021).

Pada kesempatan itu, Nining menyampaikan data rekapitulasi capaian penerapan SPM tahun 2019-2020. “Untuk tahun 2019, daerah yang sudah melaporkan SPM sebanyak 487 (89,58%) dengan rincian provinsi 34 (100%), kabupaten 367 (88,43%), dan kota 86 (92,47%). Sementara untuk daerah yang belum melaporkan sebanyak 55 (10,15%) dengan rincian kabupaten 48 (11,57%) dan kota 7 (7,53%),” ungkap Nining.

Lebih lanjut, Nining menyampaikan laporan penerapan SPM daerah tahun 2019 yang menunjukkan bahwa daerah yang sudah membentuk tim penerapan SPM sebanyak 423 (78,04%). Sementara daerah yang belum membentuk tim penerapan SPM sebanyak 119 (21,96%).

Menurut Nining, keberadaan Tim Penerapan SPM sangat penting dalam pencapaian kinerja pelayanan SPM yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antarpengampu SPM serta menggambarkan komitmen daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dasar.

Untuk rincian capaian kinerja SPM perbidang provinsi (jumlah orang terlayani) tahun 2019 sebagai berikut: Pendidikan 57,85%, Kesehatan 80,00%, Pekerjaan Umum (PU) 49,81%, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) 71,89%, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) 54,19% dan Sosial 63,85%.

Sementara rincian capaian kinerja SPM bidang kabupaten/kota (jumlah orang yang terlayani) tahun 2019 sebagai berikut: Pendidikan 61,79%, Kesehatan 71,95%, Pekerjaan Umum (PU) 56,71%, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) 15,99%, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) 52,50% dan Sosial 52,84%.

Untuk tahun 2020, daerah yang sudah menyampaikan laporan SPM sebanyak 90,04% dengan rincian provinsi 34 (100%), kabupaten 364 (87,71%) dan kota 90 (96,77%). Daerah yang belum melaporkan sebanyak 9,96% dengan rincian kabupaten 51 (12,29%) dan kota 3 (3,23%).

“Sebagai perbandingan, data daerah yang telah menyampaikan laporan penerapan SPM tahun 2019 sebesar 89,85% dan tahun 2020 sebesar 88,56%,” jelas Nining.

Untuk rincian capaian kinerja SPM perbidang provinsi (jumlah orang terlayani) tahun 2020 sebagai berikut: Pendidikan 68,10%, Kesehatan 97,12%, Pekerjaan Umum 51,27%, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) 54,69%, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) 68,31%, dan Sosial 67,74 %.

Sementara rincian capaian kinerja SPM bidang kabupaten/kota (jumlah orang yang terlayani) tahun 2020 sebagai berikut: Pendidikan 71,34%, Kesehatan 70,36%, Pekerjaan Umum (PU) 65,78%, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) 46,84%, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) 63,40% dan Sosial 65,08%.

Nining menilai permasalahan dan kendala penerapan SPM di daerah lantaran disebabkan empat faktor yaitu, pengumpulan data, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksananan pemenuhan pelayanan dasar.

Berdasarkan laporan penerapan SPM tahun 2019 dan tahun 2020, beberapa isu strategis yang muncul antara lain: 1) belum seluruh daerah mengimplementasikan dan mengintegrasikan SPM masuk pada dokumen perencanaan daerah; 2) laporan penerapan SPM masih sangat bervariasi dan belum sistematis menggambarkan capaian SPM; 3) belum seluruh pemerintah daerah menerapkan tim penerapan SPM sehingga kolaborasi antarinstansi pengampu SPM belum maksimal, serta 4) pemerintah daerah belum melaksanakan SPM sesuai dengan tahapan penerapan SPM.