Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dukung Upaya Revitalisasi SMK Melalui Peningkatan Kapasitas Bappeda

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menghadiri rapat evaluasi dalam rangka peningkatan kapasitas Bappeda dalam penguatan koordinasi implementasi dan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring), Selasa (31/8/2021) di AONE Hotel Jakarta.

Pada kesempatan itu, Zanariah mengatakan revitalisasi SMK merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia yang ditujukan kepada 12 kementerian/lembaga dan 34 gubernur di seluruh Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri, kata Zanariah, sebagai pembina dan pengawas umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan kementerian teknis sebagai pembina teknis pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing di daerah, perlu berkoordinasi dalam rangka kesatuan pemahaman tentang intervensi dan kontribusi pemerintah pusat dalam mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 di daerah.

Sementara dari sisi perencanaan pembangunan daerah, dalam rangka memastikan terakomodirnya seluruh kebutuhan daerah dalam revitalisasi SMK, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas mendukung melalui kegiatan peningkatan kapasitas Bappeda dalam penguatan koordinasi implementasi dan revitalisasi SMK.

“Sebagai wujud dukungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap revitalisasi SMK, pada 1 hingga 10 Maret 2021 lalu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melaksanakan rapat koordinasi teknis yang salah satunya membahas urusan pendidikan dengan salah satu kinerja urusan yang dibahas yaitu, terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing, yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022,” kata Zanariah.

Zanariah menambahkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah saat ini dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan penyempurnaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.

“Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya menentukan kinerja, indikator, dan satuan dari masing-masing sub kegiatan termasuk sub kegiatan yang berkaitan dengan SMK atau pendidikan vokasi dan juga menyisir kembali sub-sub kegiatan yang kiranya sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tetapi belum tercantum dalam Permendagri dimaksud untuk ditambahkan kembali,” jelas Zanariah.


A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: