Penyesuaian Indikator dan Kinerja Subkegiatan Kepmendagri 050-3708/2020 Butuh Masukan dari Pemerintah Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edison Siagian, memimpin rapat konsultasi penyesuaian indikator dan kinerja urusan pertanian dan pangan pada Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah yang digelar secara hybrid  (daring dan luring), Selasa (31/8/2021) di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan.

Pada sambutannya, Edison mengatakan Kepmendagri 050-3708/2020 telah dilaksanakan oleh daerah sejak 2020 untuk dokumen perencanaan tahun 2021 dan 2022. “Dari evaluasi selama satu tahun pelaksanaannya, Kepmendagri dimaksud masih memiliki kendala-kendala di daerah, antara lain: multitafsir kinerja dan indikator; kesulitan mendefinisikan kinerja dan indikator; hubungan tingkatan antara subkegiatan, kegiatan, dan program; serta kesulitan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi,” kata Edison.

Oleh karena itu, kata Edison, perlu dilakukan pembahasan untuk penyesuaian dengan menjabarkan dan mendefinsikan kinerja dan indikator berikut menentukan satuan sebagai panduan bagi daerah untuk meminimalisasi kendala-kendala tersebut. 

“Pembahasan dimaksud meliputi kinerja, indikator, dan satuan atas subkegiatan yang telah tercantum pada Kepmendagri 050-3708/2020. Kegiatan ini ditujukan agar seluruh daerah memiliki pengertian yang sama terhadap satu subkegiatan sehingga dapat dilakukan pengukuran dan evaluasi secara nasional,” imbuh Edison. 

Melalui rapat koordinasi antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Kementerian Pertanian sebagai kementerian/lembaga teknis urusan pertanian dan pangan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, dihasilkan beberapa kesepakatan berkaitan dengan subkegiatan yang akan dilanjutkan berikut penjelasan kinerjanya. “Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu didiskusikan berkaitan dengan subkegiatan usulan baru, berikut dengan penjabaran kinerja, indikator, dan satuannya,” jelas Edison.

Edison menilai diskusi hasil pembahasan dengan beberapa daerah menjadi masukan penting dalam proses penyesuaian kinerja dan indikator, mengingat daerah merupakan pengguna dari Kepmendagri 050-3708/2020. Selain itu, masukan daerah selaku pemangku kepentingan yang memahami kondisi lapangan sangat penting untuk pemutakhiran Kepmendagri tersebut.