Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Fasilitasi Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Reproductive Health and Family Planning

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menghadiri rapat koordinasi pusat yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) pada Rabu (8/9/2021) di Hotel Teraskita Cawang, Jakarta Timur.

Rapat koordinasi lintas sektor tersebut membahas output Program Reproductive Health and Family Planning yang termasuk dalam program kerja sama Pemerintah RI dengan UNFPA Siklus ke-10 (2021-2025).

Pada kesempatan itu, Hari Nur Cahya Murni mengatakan program kerja sama tersebut diamanatkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2020-2024.

“Secara khusus, program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam hal Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), sesuai dengan visi RPJMN 2020-2024,” kata Hari Nur Cahya Murni.

Lebih lanjut, Hari Nur Cahya Murni mengatakan program tersebut juga mendukung prioritas nasional dan daerah untuk menerapkan pendekatan yang berbeda dan melibatkan semua pemangku kepentingan, serta memberi manfaat bagi populasi yang paling membutuhkan (ibu dan anak), fokus dalam mendukung upaya nasional untuk mencapai akses universal kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta fokus untuk menurunkan angka kematian ibu, yang berkontribusi pada tiga hasil transformatif UNFPA yaitu, nol kematian ibu; nol unmeet need (terpenuhinya kebutuhan KB atau alat kontrasepsi dan juga meningkatnya akses kualitas pelayanan KB); serta nol kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya lainnya (seperti pernikahan usia dini, pemerkosaan, incest, dan lain sebagainya).

Sementara keluaran atau output dari program kerja sama tersebut yaitu, memastikan wanita dan remaja usia subur yang berada di mana pun, terutama mereka yang berada di tempat paling tertinggal, telah memanfaatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual terintegrasi, serta pelaksanaan hak reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Selain itu, juga untuk memenuhi kapasitas nasional dan daerah yang memastikan akses universal dan cakupan informasi, serta layanan kesehatan seksual dan reproduksi terintegrasi yang berkualitas, terutama untuk sebagian besar perempuan rentan, remaja dan pemuda, dan kelompok yang terpinggirkan, lintas kemanusiaan dan memperkuat pembangunan berkelanjutan,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Hari Nur Cahya Murni mengatakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah merupakan salah satu mitra pelaksana yang baru, dalam program kerja sama Pemerintah RI-UNFPA Periode 2021-2025 ini. Sesuai tugas dan fungsinya, Ditjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan upaya advokasi dan pembangunan kemitraan dalam mendukung perencanaan terpadu, penganggaran, dan pemantauan program kesehatan seksual dan reproduksi, yang komponen utamanya meliputi kesehatan ibu, keluarga berencana, HIV, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya di lima daerah terpilih.

Sementara itu, Zanariah menambahkan daerah tersebut nantinya akan dijadikan daerah piloting dalam rangka implementasi Family Planning and Reproductive Health (FPRH), Maternal Health (MH), Adolescent Sexual and Reproductive Health (ASRH) yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

“Kegiatan Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tahun 2021 ini akan melaksanakan advokasi berkaitan dengan Program KB dan Kespro terintegrasi dalam rangka percepatan penurunan AKI. Advokasi kepada kepala daerah nantinya akan dilakukan dengan menjelaskan ke daerah berkaitan dengan bagaimana program tersebut berjalan dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan pemodelan tersebut yang masih dalam tahap penyusunan oleh tim konsultan yang ditunjuk oleh Bappenas dan UNFPA,” jelas Zanariah.

Zanariah berharap daerah piloting yang terpilih akan dapat mengenal lebih jauh terhadap program ini sebelum implementasi berjalan. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa kriteria-kriteria dan calon dari piloting yang telah diusulkan pada rapat koordinasi pada 22 Juni 2021 lalu, Zanariah berharap melalui rapat koordinasi ini dapat ditetapkan lima daerah yang sudah memberikan komitmen final yang akan dijadikan sebagai daerah piloting.

“Penetapan daerah tersebut diputuskan dengan adanya kesepakatan bersama tim pusat dan UNFPA dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan. Sehingga, kegiatan atau pun proyek ini dapat berlanjut ke tahap pendampingan pada daerah percontohan untuk impelementasi pemodelan,” imbuh Zanariah.