Pemerintah Daerah Diminta Integrasikan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

SEMARANG, JAWA TENGAH – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Iwan Kurniawan menjadi pembicara pada acara workshop dukungan eksekutif dan legistaltif dalam rangka peningkatan komitmen daerah untuk keberlanjutan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Regional I yang dihadiri oleh 114 Kabupaten wilayah Program Pamsimas (Jawa dan Sumatera), khususnya kabupaten pelaksana Pilkada 2020, pada Kamis, (9/9/2021) di Golden City Hotel & Convention Center Semarang, Jawa Tengah.

Pada sambutannya, Hari Nur Cahya Murni mengatakan air minum dan sanitasi termasuk dalam prioritas nasional nomor lima yakni, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

Oleh karena itu, patut menjadi perhatian semua pihak karena air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Hari Nur Cahya Murni.

Lebih lanjut, Hari Nur Cahya Murni menjelaskan upaya pemerintah dalam menyediakan akses layanan dasar air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang sudah dimulai sejak 2008 melalui Program Pamsimas III yang telah berhasil dilaksanakan di 320.000 desa dengan penerima manfaat lebih dari 21 juta jiwa masyarakat yang memperoleh akses air minum dan 17 juta jiwa masyarakat yang memperoleh sanitasi.

“Pada 2020, penerima manfaat dari Program pamsimas ini memberikan kontribusi sebesar 58,05% untuk air minum dan 65,50% untuk sanitasi terhadap capaian nasional yang baru mencapai 89,27% untuk air minum dan 79,53% untuk sanitasi,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Menurutnya, Program Pamsimas III memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pencapain akses air minum dan sanitasi, khususnya yang berbasis masyarakat. Selain itu, air minum dan sanitasi khususnya air limbah domestik merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi kepada setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta regulasi turunannya yaitu, PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 100 Tahun 2018, serta secara teknis diatur dalam PemenPUPR No. 29/PRT/M/2018.

Hari Nur Cahya Murni berharap pemerintah daerah dapat mengadopsi berbagai program nasional di bidang air minum dan penyehatan lingkungan khususnya yang berbasis masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah dalam penerapan SPM, selain sebagai perwujudan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional, juga untuk menjaga sustainability program di bidang air minum dan sanitasi.

“Kami meminta jajaran eksekutif yang diwakili Sekda dan legislatif oleh Ketua DPRD atau yang mewakili, khusus di kabupaten yang telah melaksanakan Pilkada serentak pada 2020 untuk dapat mengintegrasikan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD maupun RKPD, sehingga nantinya akan dapat diprioritaskan penganggarannya dalam APBD,” kata Hari Nur Cahya Murni.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Iwan Kurniawan menambahkan kegiatan worskhop eksekutif dan legislatif dalam rangka peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk keberlanjutan AMPL ini bertujuan meningkatkan komitmen perencanaan dan penganggaran daerah di bidang air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sebagai bagian dari penerapan SPM dan target RPJMN 2020-2024 serta SDGs melalui kebijakan dan strategi daerah untuk mendukung pemerintah daerah melanjutkan pengelolaan pasca berakhirnya Program Pamsimas.