Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Bertujuan Tingkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menghadiri rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Bappeda dalam penguatan koordinasi implementasi dan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring), Selasa (7/9/2021) di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hari Nur Cahya Murni mengatakan revitalisasi SMK merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang ditujukan kepada 12 kementerian/lembaga dan 34 gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, lanjut Hari Nur Cahya Murni, Bappeda sebagai koordinator perencanaan di daerah perlu menerjemahkan instruksi dimaksud dalam bentuk program dan kegiatan berikut target yang akan dicapai dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD maupun RKPD, yang terintegrasi dengan perangkat daerah yang terkait agar pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dijalankan Ditjen Bina Pembangunan Daerah menggelar kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Bappeda dalam penguatan koordinasi implementasi dan revitalisasi SMK.

“Pada 1 hingga 10 Maret 2021 lalu, kami telah melaksanakan rapat koordinasi teknis yang salah satunya membahas urusan pendidikan dengan salah satu kinerja urusan yang dibahas yaitu, terwujudnya lulusan SMA yang berkualitas dan berdaya saing yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022,” ungkap Hari Nur Cahya Murni.

Selain itu, saat ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan penyempurnaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020.

“Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya menentukan kinerja, indikator, dan satuan dari masing-masing subkegiatan yang akan diberlakukan secara nasional,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Melalui rapat koordinasi pusat dan daerah, Hari Nur Cahya Murni berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat saling bersinergi sesuai peran masing-masing sehingga dapat mengimplementasikan dengan baik Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

“Pelaksanaan revitalisasi ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, dilihat dari usaha pemerintah pusat saat ini yang sedang menyusun peraturan presiden tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” kata Hari Nur Cahya Murni.