Pencapaian Tujuan Pembangunan Membutuhkan Partisipasi Masyarakat

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih membuka rapat koordinasi penerapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah yang diselenggarakan secara daring pada Senin (1/11/2021).

Pada sambutannya, Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining mengatakan rencana pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dan kolaborasi dari masyarakat. “Sebagaimana tertuang pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan peran serta masyarakat,” jelas Nining.

Nining menambahkan tahun 2019 hingga 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu munculnya pandemi Covid-19. “Upaya penanganan dampak Covid-19 terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui ajakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi pembangunan telah menjadi animo berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan pembangunan,” imbuh Nining.

Dalam hal penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,  partisipasi masyarakat menjadi satu dari lima prinsip yang harus diimplementasikan. Prinsip lain yang harus dilaksanakan yaitu, adanya interaksi, komunikasi, dinamis, dan saling ketergantungan antaraktor pembangunan seperti swasta, pemerintah, dan masyarakat.

“Peran penting peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi ditegaskan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang mana salah satunya melalui peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat,” kata Nining.

Menurut Nining, salah satu upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik yang dapat dilakukan dari berbagai media. Namun, Nining menyayangkan banyak beredar berita hoax dari sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga kritik masyarakat menjadi salah sasaran sehingga menjadi tantangan penerapan partisipasi masyarakat.

Tantangan lainnya yaitu, sikap masyarakat yang kian kritis tetapi jejaring pemerintah dengan masyarakat masih minim. Masyarakat diharapkan mampu menjadi subjek pembangunan, tidak hanya menjadi objek dari pembangunan. “Untuk itu, guna mendorong partisipasi masyarakat, diperlukan pengaturan teknis atau panduan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” kata Nining.