Kementerian Dalam Negeri Keluarkan Sejumlah Peraturan Guna Mendukung Percepatan Penurunan Stunting

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih menjadi narasumber pada Semiloka Nasional Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pasca Covid-19 yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) secara daring, Kamis (4/11/2021).

Pada kesempatan itu, Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining menyampaikan materi yang berjudul “Peluang, Pembelajaran Baik dan Tantangan Penanggulangan Stunting di Indonesia”. Mengutip Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Nining mengatakan stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan data dari Integrasi SSGBI dan SUSENAS tentang kondisi pravalensi stunting nasional tahun 2019, rata-rata angka stunting di Indonesia yaitu, 27,67%. Sementara batas maksimal tolerasi angka stunting dari WHO yaitu sebesar 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh.

Nining juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) pada 5 Agustus 2020 yang menginstruksikan empat hal yaitu, 1) fokus penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah; 2) memberikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hami maupun balita di Puskesma dan Posyandu dipastikan tetap berlangsung; 3) meningkatkan upaya promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil serta pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting dengan melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, masyarakat RT dan RW serta relawan, serta diharapkan menjadi gerakan bersama di masyarakat; serta 4) upaya penurunan stunting berkaitan dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan tiga arahan yang disampaikan pada Rakornas Percepatan Penurunan Stunting pada 23 Agustus 2021 yaitu, 1) konvergensi percepatan pencegahan stunting hingga kabupaten/kota dan desa; 2) konvergensi merupakan kata yang mudah diucapakan, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan; serta 3) setiap lembaga yang terlibat pencegahan stunting harus menghilangkan ego sektoral karena konvergensi membutuhkan kerja sama antarpihak.

“Target penurunan stunting dalam RPJMN 2020-2024 yaitu, menurunkan prevalensi stunting pada anak bawah usia dua tahun menjadi 14% dengan pelibatan sektor. Sasaran strategisnya yaitu, pencegahan dan penurunan stunting adalah ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK,” kata Nining.

Nining menambahkan dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu, melakukan sinkronsasi program dan kegiatan pusat dan daerah yang dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis seperti koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemda Provinsi yang dikoordinasikan oleh Mendagri dan MenPPN; koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh gubernur; serta mekanisme koordinasi teknis pembangunan daerah.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan sejumlah peraturan guna mendukung percepatan  penurunan stunting yaitu, 1) Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2) Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 3) Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2022; serta 4) Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.