Zanariah: Praktik-Praktik Baik Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF Patut Dijadikan Rujukan dan Direplikasi di Berbagai Daerah di Indonesia

Dipublikasikan oleh : MA

DEPOK, JAWA BARAT – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri Zanariah membuka rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF periode 2021-2025 Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) selama dua hari, mulai Rabu (3/11/2021) hingga Kamis (4/11/2021) di Fave Hotel Depok, Jawa Barat.

Rapat tersebut secara khusus membahas penguatan instrumen koordinasi dan pengelolaan praktik-praktik baik Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF tahun 2021-2025. “Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF sudah memasuki tahun pertama pelaksanaan Country Programme Action Plan (CPAP) atau Perjanjian Kerja Lima Tahunan antara Pemerintah RI dengan UNICEF periode 2021-2025,” kata Zanariah.

Zanariah menambahkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam mendukung peningkatan koordinasi dan pencapaian indikator pelaksanaan Country Programme Action Plan (CPAP) atau Perjanjian Program Kerja Lima Tahunan antara Pemerintah RI dengan UNICEF periode 2021-2025, Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan penting melalui komponen efektivitas dan koordinasi program yang bertujuan memastikan efektivitas koordinasi berjalan serta mengawal pendokumentasian inovasi dan praktik-praktik baik program sehingga dapat dijadikan rujukan dan dapat direplikasi di daerah untuk dapat lebih memberi dampak dan menjangkau anak-anak serta memberikan manfaat yang lebih luas.

“Rapat koordinasi hari ini menindaklanjuti kesepakatan pada saat Rakortekpus pada Agustus lalu yang mana salah satu wujud dari pedoman umum berupa mekanisme pelaporan dan koordinasi serta pendokumentasian praktik-praktik baik, yang diatur secara khusus pada BAB 4 dan BAB 6 dokumen tersebut,” ungkap Zanariah.

Zanariah berharap pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF dapat berjalan dengan efektif dan efesien di pusat dan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Program kerja sama juga akan mendorong terwujudnya pencapaian tujuan dan target Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana tertuang dalam United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF),” imbuh Zanariah.

Zanariah menilai sejak awal pelaksanaan program kerja sama hingga sekarang, telah dilaksanakan beberapa inisiatif model pengembangan kapasitas (capacity building), advokasi kebijakan, manajemen pengetahuan (knowledge management), mobilisasi sosial, penelitian, dan kajian.

“Dalam implementasi program, terdapat beberapa bentuk praktik baik (good practices) yang dihasilkan di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa inovasi dan praktik baik terus dikembangkan dan dilanjutkan di lokasi atau daerah uji coba dan direplikasi ke daerah lain. Para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah juga memanfaatkan berbagai inovasi dan hasil kajian untuk dukungan pembuatan peraturan atau kebijakan terkait anak yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan strategis masing-masing,” ungkap Zanariah.

Berkaitan dengan program kerja sama yang dilaksanakan di beberapa lokasi tertentu, Zanariah mengatakan perlu dokumentasi atau laporan hasil kegiatan yang komprehensif agar hasil inovasi serta praktik baik dapat menjadi masukan penting, dimanfaatkan, dan dikembangkan ke daerah lain di Indonesia. “Dalam hal ini, termasuk kelengkapan dokumentasi hasil kontribusi (sharing experiences) dari mitra pembangunan (development partners) dengan para mitra kerja sama di kementerian atau lembaga terkait,” jelas Zanariah.