Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Minta Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tingkatkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dipublikasikan oleh : MA

SUKABUMI, JAWA BARAT – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih menjadi narasumber pada rapat koordinasi evaluasi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020 dan 2021 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara hybrid (daring dan luring) selama dua hari, Rabu (10/11/2021) hingga Kamis (11/11/2021) di Resort Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining menyampaikan amanat pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyebut pemerintah daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal,” kata Nining.

Sementara pelaksanaan SPM mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima pelayanan dasar serta strategi penerapannya. Bidang SPM terdiri dari enam bidang yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial.

Berdasarkan data dari Sekretariat Bersama (Sekber) SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah, secara total, Kabupaten Sukabumi telah mengisi capaian SPM pada aplikasi SPM TW II 2021 yaitu sebesar 27,07%. Sementara capaian SPM per bidang berkisar antara 34-50%.

“Namun, capaian SPM untuk bidang Pekerjaan Umum dan Trantibumlinmas masih 0% atau dengan kata lain belum mengisi aplikasi SPM. Capaian SPM Kabupaten Sukabumi pada aplikasi SPM masih tergolong rendah,” imbuh Nining.

Untuk capaian SPM Kabupaten Sukabumi berdasarkan laporan SPM tahun 2020, rata-rata capaian bidang di Kabupaten Sukabumi dapat dikategorikan baik dengan rata-rata capaian berkisar antara 82% sampai 110%. Capaian bidang Sosial dan Trantibumlinmas sudah mencapai target sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Namun, bidang lain perlu ditingkatkan agar sesuai target 100%.

Nining menilai permasalahan dan kendala secara umum dalam penerapan SPM di Kabupaten Sukabumi lantaran empat faktor, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, hingga pelaksanaan pemenuhan layanan.

 

Oleh sebab itu, Nining menyampaikan lima strategi peningkatan efektifitas penerapan SPM yaitu, 1) memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah; 2) penguatan Tim Penerapan SPM yang didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri 90/2019; 3) penguatan Tim Penerapan, terutama dalam hal fungsi Binwas, untuk menekan kesenjangan Capaian SPM yang terjadi di kabupaten/kota sehingga kemerataan capaian bidang-bidang SPM dapat tercapai sesuai target dan merata; 4) penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pemenuhan SPM agar mengacu pada Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050/3708/2020 ; serta 5) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM.