Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Minta Pemkota Banjar Gandeng Organisasi Perangkat Daerah untuk Tingkatkan Capaian Standar Pelayanan Minimal

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih membuka rapat evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring pada Senin (22/11/2021).

Pada sambutannya, Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining mengatakan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sementara pada Pasal 298 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Menurut PP Nomor Tahun 2018, bidang SPM terdiri dari bidang Pendidikan, Kesehatan; Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial. “Pelaksanaan SPM mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan, penerima pelayanan dasar, dan strategi penerapannya,” kata Nining.

Berdasarkan data dari Sekretariat Bersama SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah, secara total, kota Banjar telah mengisi capaian SPM pada aplikasi SPM Triwulan II 2021 yaitu sebesar 24,17%. Namun, capaian SPM untuk bidang Kesehatan dan Sosial masih 0% lantaran belum mengisi aplikasi SPM. Capaian SPM Kota Banjar pada aplikasi masih tergolong rendah.

Sementara untuk capaian SPM tahun 2020, hasil capaian SPM Kota Banjar dapat dikategorikan cukup baik yaitu sebesar 78,74%. Capaian bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Trantibumlinmas dapat dikategorikan baik. Rata-rata capaian berkisar antara 74 hingga 89%. Namun masih perlu ditingkatan agar mencapai target 100%.

Selanjutnya, bidang Perkim masuk kategori capaian rendah karena hanya sebesar 50%. Sementara bidang Sosial masuk kategori tertinggi karena mencapai 99,68%.

“Untuk target capaian 100% perlu dukungan dan kolaborasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan capaian SPM tahun berikutnya,” imbuh Nining.