Pengasuhan Anak yang Orang Tua Meninggal karena Covid-19 Dikoordinasikan Melalui Sekretariat Bersama

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah membuka rapat evaluasi pelaksanaan rapat koordinasi pusat dan daerah pendataan anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal karena Covid-19 yang diselenggarakan secara daring pada Senin (22/11/2021).

Pada sambutannya, Zanariah mengatakan ketersediaan data anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal karena Covid-19 sangat penting untuk diinventarisasi sebagai dasar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan rencana penanganan, perlindungan, dan pengasuhan anak sehingga perlu diidentifikasi jumlah dan sebarannya di setiap daerah.

“Pengasuhan anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 merupakan bagian dari perlindungan anak sebagai urusan lintas pemangku kepentingan sehingga penanganannya memerlukan sinergi perangkat daerah terkait dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan, terutama Bappeda, Satgas Covid-19, OPD PPPA, dan OPD Sosial,” jelas Zanariah.

Zanariah menambahkan para pemangku kepentingan terkait harus mengintegrasikan upaya perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan daerah yang diawali dari proses pendataan.

Selanjutnya, mekanisme dan prosedur pendataan yang telah diinisiasi oleh Kementerian PPPA dan Kemensos melalui Rapid Pro dan DTKS dapat dijadikan sebagai embrio untuk membangun sistem pendataan terpadu lintas sektor yang akan menjadi baseline dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 untuk diintegrasikan dengan data kependudukan.

Zanariah menekankan anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 berhak mendapatkan layanan administrasi kependudukan, antara lain terdaftar dalam Kartu Keluarga pengasuh, pengurus panti asuhan atau lembaga sosial lainnya untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). “NIK dan KIA merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan sosial dari pemerintah,” imbuh Zanariah.

Zanariah berharap gagasan untuk membentuk sekretariat bersama penanganan anak-anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal karena Covid-19 dapat digunakan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi.