Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lakukan Koordinasi Guna Pendataan Anak yang Salah Satu atau Kedua Orang Tuanya Meninggal karena Covid-19

Tanggal Publikasi Sep 22, 2021
234 Kali

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menghadiri rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka pendataan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal karena Covid-19 yang diselenggarakan secara daring, Selasa (14/9/2021).

Rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran informasi berkaitan mekanisme koordinasi dan upaya/respon yang telah dan sedang dilakukan perangkat daerah penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di provinsi dengan lintas terkait lainnya dalam pendataan atau mendukung ketersediaan data anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19.

Pada kesempatan itu, Zanariah menyampaikan data dari Kementerian Sosial yang memperkirakan terdapat sekitar 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim, atau piatu. Sementara data dari Satgas Penanganan Covid-19 mencatat jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 di antaranya meninggal dunia. “Khusus bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya, berarti telah kehilangan pengasuhan yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak,” kata Zanariah.

Lebih lanjut, Zanariah menjelaskan penyelenggaran suburusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari amanat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Lampiran H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut merupakan urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kata Zanariah, sesuai dengan tugas dan fungsinya mendorong pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Selanjutnya, ketersediaan dan pengelohan data digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah melalui Sitem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan urusan.

“Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak harus dikoordinasikan perencanaan dan implementasinya agar tercapai Indeks Perlindungan Anak (IPA) 73,49% pada 2021 dari baseline 62,72% pada 2018.

Guna mendukung optimalisasi upaya perlindungan anak, Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang merekomendasikan kepada setiap daerah sesuai kemampuan fiskalnya untuk meningkatkan IPA minimal 3% dari kondisi tahun 2020.

Sementara untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus dan layanan komprehensif diharapkan meningkat menjadi 70% pada 2022. “Target tersebut akan lebih cepat tercapai apabila didukung oleh data yang terintegrasi dan penanganan secara kolaboratif lintas pemangku kepentingan, termasuk melalui kegiatan pendataan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal karena Covid-19,” imbuh Zanariah.

Menurut Zanariah, pendataan anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 merupakan entry point untuk meningkatkan koordinasi antarpara pemangku kepentingan dalam menyiapkan rencana strategis perlindungan anak secara menyeluruh.

“Koordinasi pendataan dan sinkronisasi perencanaan perlindungan anak sejauh ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” ungkap Zanariah.