Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Lakukan Asistensi dan Supervisi Sebagai Tindak Lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

Tanggal Publikasi Sep 28, 2021
338 Kali

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menjadi narasumber pada rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi implementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) pada Kamis (23/9/2021) di Hotel Teraskita Managed by Dafam Jakarta.

Pada kesempatan itu, Zanariah mengatakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang berkaitan dengan revitalisasi SMK telah memasuki tahun kelima. Instruksi Presiden dimaksud ditujukan kepada 12 kementerian/lembaga dan 34 gubernur di seluruh Indonesia yang secara umum memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia serta menyusun peta kebutuhan kerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

Sementara itu, khusus kepada gubernur selaku kepala daerah provinsi, yang memegang kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah mendapat instruksi sebagai berikut: 1) memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing; 2) menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; 3) melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; serta 4) mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Zanariah menilai dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuran (SMK), dunia pendidikan, khususnya SMK, dapat terbantu karena akan terciptanya sinergi antarinstansi dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam usaha meningkatkan kualitas SMK.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam menghasilkan manusia Indonesia yang terampil dan berkeahlian dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab beberapa kondisi yang menjadi tantangan ke depan,” kata Zanariah.

Menurut Zanariah, dua kunci utama dalam pendidikan SDM yaitu, perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi serta peningkatan keterampilan para pekerja dan pencari kerja, misalnya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan program sertifikasi.

Lebih lanjut, Zanariah mengatakan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Bappeda sebagai koordinator perencanaan di daerah untuk menentukan kebijakan daerah dengan menerjemahkan instruksi dimaksud dalam bentuk program atau kegiatan berikut target yang akan dicapai dalam dokumen perencanaan daerah, baik Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terintegrasi dengan perangkat daerah yang terkait dan kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas agar pelaksanaan Instruksi Presiden dimaksud dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Guna memastikan Instruksi Presiden dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, menggelar kegiatan asistensi dan supervisi impelementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kegiatan ini diharapkan dapat menyatukan pemahaman berkaitan dengan dinamika perubahan kebijakan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta menginventarisasi isu-isu tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah sebagai dasar untuk asistensi dan supervisi tahun berikutnya,” jelas Zanariah.