Revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 Bertujuan Tingkatkan Pengembangan Ekowisata di Daerah

Tanggal Publikasi May 21, 2021
679 Kali

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah guna membahas penyusunan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Rabu (19/5/2021) di Hotel Dafam Teraskita Jakarta.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Budiono Subambang, pada sambutannya mengatakan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 sudah cukup lama diterbitkan  sehingga perlu melakukan penyesuaian subtansi terutama berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Pariwisata dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan pilihan dan tidak diamanatkan secara tegas pedoman regulasi terkait ekowisata dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau pun peraturan pelaksana yang lain sehingga dalam pelaksanaan pariwisata khususnya ekowisata masih menggunakan Permendagri ini,” kata Budiono.

Selain itu, belum terpadunya pengelolaan sektor wisata khususnya ekowisata oleh pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan ekowisata tingkat pusat mengakibatkan pengembangan kegiatan ekowisata di daerah belum berjalan secara optimal; masih terdapat kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekowisata yang belum sinkron; belum kuatnya sinergisasi antarperangkat daerah yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata; serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan ekowisata.

Penyelenggaraan rapat pembahasan revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 bertujuan menyesuaikan substansi atau muatan di dalam pedoman pengembangan ekowisata di daerah sesuai dengan kondisi saat ini; memberikan penguatan kepada kelembagaan dan tata kelola pengembangan ekowisata di daerah; mendorong sinergitas dan kerja sama perangkat daerah yang berkaitan dengan ekowisata di daerah; mendorong kerja sama antardaerah di dalam pengembangan kegiatan ekowisata; memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata di daerah; serta membangun komitmen antarkementerian atau lembaga di dalam mendorong dan mengawal pengembangan ekowisata di daerah.

Ekowisata menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian wisatawan akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan kawasan tempat mereka berwisata, hanya saja dalam konteks ekowisata perlu penyempurnaan yakni keuntungan bukanlah tujuan satu-satunya, melainkan juga memikirkan edukasi untuk menjaga kelestarian alam yang menjadi tempat wisata dan pelibatan masyarakat lokal.

Melalui rapat koordinasi koordinasi revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan mempererat hubungan antara kementerian atau lembaga yang terkait dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah. Selain itu, diharapkan adanya komitmen bersama antara kementerian atau lembaga dalam pengembangan ekowisata di daerah yang diwujudkan dengan disepakatinya pedoman pengembangan ekowisata di daerah yang lebih operasional.