Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sosialisasikan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021

Dipublikasikan oleh :

JAKARTA – Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Hariyono membuka kegiatan sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022 yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (7/1/2022).

Pada kesempatan itu, Sugeng menjelaskan latar belakang penyusunan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 disebabkan oleh karena Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. “Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 dan 2023,” kata Sugeng.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (9) ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, ditunjuk penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024.

“Beberapa daerah tersebut tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi RPJMD berakhir. Di satu sisi penyusunan RKPD tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah,” imbuh Sugeng.

Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, lanjut Sugeng, ditujukan kepada daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Sementara daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan 2024 akan diatur lebih lanjut.

Sementara itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo menambahkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 merupakan jawaban terhadap persoalan berkaitan dengan kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah disebabkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah tahun 2022.

“Inmendagri tersebut disusun berdasarkan hasil masukan dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjawab kebutuhan perencanaan bagi daerah,” kata Nyoto.