Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak

Dipublikasikan oleh :

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri Zanariah menghadiri rapat koordinasi pembahasan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rabu (12/1/2022) di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK.

Pada kesempatan itu, Suhajar mengatakan peran Kementerian Dalam Negeri dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, melakukan pembinaan dan pengawasan  kepada Pemerintah Daerah, khususnya pelaksanaan urusan pembangunan sesuai kewenangan dengan bepedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

“Perlindungan anak berada pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam suburusan kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak,” kata Suhajar.

Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan perlindungan khusus anak bagi anak korban kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari pencegahan, penyediaan layanan terkoordinasi, dan pengembangan lembaga penyedia layanan, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan beberapa Surat Edaran berkaitan dengan perlindungan anak antara lain: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/812/SJ dan Nomor 460/813/SJ Tanggal 28 Januari 2020 tentang Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 060/1416/OTDA dan Nomor 060/1417/OTDA Tanggal 10 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selain itu, terdapat Surat Keputusan Bersama berkaitan dengan perlindungan anak yaitu, Surat  Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Sosial, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  Nomor 12 Tahun 2020, Nomor 440-824.A Tahun 2020, Nomor 47 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 100 Tahun 2020 tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Masa Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19).