Dukung Pemulihan Ekonomi di Sumatera Selatan, Dirjen Bina Bangda Hadiri Musyarawah KADIN VIII Sumsel
PALEMBANG, SUMATERA SELATAN – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri pembukaan Musyawarah Provinsi ke-VIII KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Sumatera Selatan pada Kamis (10/3/2022) di Hotel Aryaduta Palembang.
Acara yang mengangkat tema “Peningkatan Peran KADIN Provinsi Sumatera Selatan di Era Digitalisasi Guna Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi” tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan bupati/walikota, kepala SKPD Sumatera Selatan, Dewan Pengurus KADIN Indonesia dan Sumatera Selatan, serta para pelaku usaha di Sumatera Selatan.
Pada sambutannya, Ketua KADIN Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid mengatakan saat ini KADIN fokus membantu para pelaku usaha dengan prinsip inklusif dan kolaborasi untuk mampu membangkitkan perekonomian Indonesia. “Optimalisasi penggunaan teknologi digital diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk memperluas pasar perdagangan yang bertaraf internasional,” kata Arsjad.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan KADIN sangat dibutuhkan dalam pembangunan perekonomian di Sumatera Selatan. “Selain digitalisasi pada sektor pemasaran, Sumsel berharap KADIN mampu secara nyata memberikan bantuan program kemitraan seperti pelatihan kerja kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM. Harapannya, pemasaran yang optimal dapat diimbangi oleh proses produksi yang maksimal,” ungkap Herman.
Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi ke-VIII KADIN Sumatera Selatan, Teguh menyampaikan beberapa data seperti kebijakan nasional dalam Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023; pencapaian target pembangunan di Sumatera Selatan tahun 2021; data program-program RKPD Sumatera Selatan tahun 2022 sebagai stimulator pembangunan perekonomian di Sumsel; kebijakan berkaitan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 27/1022 SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah daerah.
