KEMENDAGRI MENDUKUNG DALAM UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENURUNAN STUNTING 14% TAHUN 2024

blog post

JAKARTA - Upaya penurunan Stunting menunjukkan tren baik ditingkat nasional secara berturut-turut pada tahun 2018 turun 1,3%/tahun, pada tahun 2019 turun menjadi 1,7%/ Tahun, dan 2021 turun menjadi 24,4%. Oleh karena itu pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Nawa Cita ke-5, Stunting dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024, dimana pada tahun 2024 target prevalensi Stunting diturunkan menjadi sebesar 14%. Untuk mencapai target pembangunan nasional tersebut dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah melalui koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah.

Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Teguh Setyabudi,M.Pd pada acara sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting (RAN-PASTI) untuk wilayah Regional II (Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, DIY, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara), yang diadakan oleh Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional (BKKBN) tahun 2022, Selasa (15/03/2022).

Pada kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Teguh menyampaikan, “Perjalanan menuju tahun 2024 hanya menyisakan 2 tahun lagi dalam hal ini Kemendagri sebagai penanggung jawab dalam Pilar 1,3 dan 5 dalam Stranas melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting pada wilayah regional II telah menunjukan peningkatan yang signifikan terutama untuk DIY dan Sulut yang mencapai 100%”. “diharapkan Pemerintah daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting khususnya bagi daerah yang capaian tiap aksinya belum mencapai 100%.”

Selanjutnya Teguh menegaskan, sebagai dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting, Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting telah menetapkan beberapa regulasi diantaranya Permendagri 59 tahun 2021 tentang SPM, Permendagri 90 tahun 2019 dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, selain itu Permendagri 17 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting yang terdapat dalam dokumen perencanaan daerah harus merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RAN-PASTI dan bahwasanya pemerintah daerah bisa melakukan perubahan RKPD pada bulan Juni dan Juli berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 ‘’Jika ada perubahan yang mendasar sesuai kebijakan nasional, maka daerah dapat menyusun program perubahan’.lanjut Teguh.

“Besar harapan kami dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RAN-PASTI dapat memperkuat kelembagaan di tingkat pusat dan daerah sehingga target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14% dapat diwujudkan sebagaimana yang telah diamanatkan.”, pungkasnya. (Tim Redaksi).