Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Perkembangan Permohonan Paraf Menteri Dalam Negeri dan Pembahasan Terkait Isu Rancangan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

blog post

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyampaikan perkembangan paraf Mendagri dan pembahasan Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.                                   

Demikian disampaikan Teguh Setyabudi pada Rapat Koordinasi terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (PKtA) secara virtual, Senin (21/3/2022).

Peran Kemendagri dalam koordinasi pembangunan daerah harus sinergi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan koordinasi melalui sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Kemendagri juga mendukung Perlindungan Anak dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan Nomenklatur Perencanaan  Pembangunan  dan Keuangan  Daerah, Permendagri No 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan  Rencana Kerja Pemerintahan Daerah  tahun 2022, Permendagri no 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022,  serta beberapa Surat Edaran dan Keputusan Bersama terkait perlindungan anak.

Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terkait Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, yang mana Ditjen Bina Bangda sudah memberikan masukan pada setiap pembahasan Stranas terkait. Namun, ada catatan tambahan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu penguatan terkait Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terutama pada UPTD PPA menjadi salah satu urgensi yang sangat penting dan terdapat pada Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

"Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pencermatan yang lebih mendalam terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Stranas PKTA, terkait dengan masukan yang pernah disampaikan dalam rapat-rapat pembahasan dan komunikasi formal dan informal lainnya dengan Kementerian PPPA serta keseuaian kewenangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," jelas Teguh.