JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Talkshow Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi, Program Kerjasama RI-UNFPA Siklus-10 Tahun 2021-2025, guna meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target Program Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) pada RPJMN 2021 – 2024.
Gelaran Talkshow yang berlangsung secara luring dan daring di Hotel Sari Pacific, Jakarta pada Kamis (24/03/2022) ini merupakan salah satu dukungan Kemendagri, khususnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dalam mendukung percepatan Penurunan AKI di daerah.
Pelaksanaan talkshow dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi dilanjutkan sambutan oleh Representative UNFPA Indonesia, turut serta hadir sebagai Narasumber yaitu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (SUPD IV) Kemendagri; Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) KPPN/Bappenas; Bupati Aceh Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mewakili Bupati Malang; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat mewakili Bupati Lahat.
Turut berpartisipasi juga sebagai peserta yang diikuti oleh Bappeda dan OPD yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur, serta Bappeda dan OPD yang membidangi Urusan PPKB, Kesehatan, PPPA, BPBD, DPKAD, Sosial dan Dukcapil seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur.
Direktur SUPD IV Zanariah menjelaskan program kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program Prioritas Nasional 3 (tiga), pada RPJMN tahun 2021-2024 dan Renstra Kemendagri yang diamanatkan untuk mengintegrasikan dan mempunyai Rencana Aksi Daerah Program Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak (Kencana Kasih) dengan target tahun 2021 (50 daerah), tahun 2022 (55 daerah), tahun 2023 (60 daerah), dan tahun 2024 (70 daerah). Amanat Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2021 AKI Indonesia harus di angka 7 pada Tahun 2024.
"Perencanaan dan penganggaran terintegrasi terhadap kesehatan reproduksi dalam upaya percepatan penurunan AKI, adalah suatu bentuk perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu di kabupaten/kota yang disusun berdasarkan data lokal spesifik (tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dan nasional) dan intervensi yang efektif (bukti ilmiah), yang dilaksanakan oleh tim perencana dan penganggaran yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait (multipihak/lintas sektor)," ucap Zanariah.
Sebagai informasi, salah satu langkah agar program dapat berjalan dengan baik ialah dengan upaya advokasi yang menjadi kunci dalam perluasan untuk memastikan program perencanaan dan lenganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Oleh karenai itu, Zanariah selaku Direktur SUPD IV menyampaikan terkait penguatan komponen advokasi untuk keterlibatan pimpinan daerah (Future Leadership) pada piloting siklus 10 (2021-2025) yaitu, Kabupaten Jember, Timur, dengan perluasan program Kesehatan ibu dan KB berbasis hak, Kespro remaja, prevalensi HIV/AIDS, kekerasan berbasis gender (KGB), kekerasan berbahaya lainnya dan mitigasi bencana. untuk itu, perlu dilakukan juga advokasi kepada pimpinan daerah tiga kabupaten piloting siklus 9 agar mendapatkan gambaran keberlanjutan dan rencana strategis program kespro terintegrasi sebelumnya serta kondisi terkini di tiga daerah piloting.
"Bentuk prioritas program direfleksikan dengan dicantumkannya integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda) seperti RPJMD dan disusunnya RAD dan rencana pembiayaan, serta dikeluarkannya regulasi yang mendukung pelaksanaan dan pembiayaan integrasi program dan kegiatan sehingga dapat direplikasikan ke daerah lain," pungkas Zanariah.
