Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Apresiasi Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Tenggara Sejalan dengan Tema RKP Tahun 2023

blog post

BAUBAU, SULAWESI TENGGARA - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 yang diselenggarakan secara hibrida, Rabu (30/3/2022). 

Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Menteri PPN/Kepala Bappenas yg diwakili Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Adwil, Kepala BKKBN, Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kemenparekraf, Kapus Wialyah 3 KemenPUPR, Ka OSP Baubau,Perwakilan Forkompimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota DPR-RI dan DPD-RI Dapil Sulawesi Tenggara, bupati/walikota atau yang mewakili, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, kepala OPD, Forkopimda kabupaten/kota, Kepala Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi Tenggara, Pimpian BUMD, Pimpinan BUMN, para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama seta insan pers.

Tema dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara  yaitu, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Pendukung”. Tema tersebut telah mendukung RKP tahun 2023 yaitu, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pada kesempatan itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyampaikan beberapa hal penting seperti isu pembangunan tahun 2023 dalam penyusunan RKPD tahun 2023 perlu memperhatikan dinamika kebijakan nasional khususnya untuk pemulihan ekonomi dalam masa Covid-19; Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan segera membentuk Tim Penerapan SPM dan melaporkan capaian penerapan SPM serta segera mendorong, menetapkan, dan mengimplementasikan penerapan SPM guna mempercepat pencapaian target SPM melalui pelibatan para stakeholder; upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem; upaya aksi penurunan konvergensi stunting; dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI); pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat memiliki memiliki 1.026 destinasi wisata alam, 881 wisata budaya, dan 104 destinasi buatan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta kemudahan akses pelayanan publik menjadi sangat penting untuk diinternalisasikan dalam penyusunan RKPD tahun 2023 dengan melibatkan PKK untuk berkolaborasi bersama masing-masing OPD; penanganan pengelolaan sampah dan perwujudan kota bersih sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Pengelolaan sampah juga dapat menjadi meningkatkan perekonomian daerah sekaligus pendapatan daerah yaitu dengan adanya retribusi pengelolaan sampah; pandemi Covid-19 memaksa untuk mahir dalam pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan hal itu, transformasi pemerintahan harus dibarengi dengan digitalisasi pemerintahan sesuai dengan regulasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); mengapresisasi Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki Mall Pelayanan Publik sebagai upaya bersama dalam pelaksanaan Good Governance; optimalisasi penggunaan anggaran di daerah untuk program yg berkaitan langsung dengan masyarakat, lingkungan, infrastruktur; serta dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Terakhir, diharapkan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan RKPD tahun 2023 dapat merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Nasional dan RPJMD Tahun 2018-2023; penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19; serta segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023.