MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, Rabu (30/3/2022).
Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2023 Provinsi Sulawesi Selatan dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman serta hadir secara langsung di Hotel Claro Makasar. Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri secara lengkap mulai dari Gubernur Sulsel, Anggota DPRRI dan DPDRI dari Dapil Sulsel, Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PPN, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda dan hadir secara langsung, Menteri PUPR yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIA, Menteri Perhubungan yang diwakili oleh Karo Perencanaan Kementerian Perhubungan, 12 (dua belas) kepala daerah se-Sulawesi Selatan, 8 (delapan) wakil kepala daerah se-Sulawesi Selatan, 4 (empat) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama se-Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Provinsi Sulsel, Bupati/Walikota, Sekda, Kepala OPD beserta jajaran, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, perwakilan forum anak, perempuan dan disabilitas, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan insan pers, yang dilaksanakan secara hybrid.
“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter” merupakan Tema Musrenbang Provinsi Sulsel yang sudah terkait dengan RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas utk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
Dalam kesempatan tersebut Teguh Setyabudi menyampaikan beberapa point penting antara lain, yaitu Pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektifitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional; kami mengapresiasi beberapa capaian makro ekonomi yang telah dicapai Pemprov Sulsel antara lain, laju pertumbuhan ekonomi (4,65%), tingkat kemiskinan (8,78%), tingkat pengangguran (5,72%), gini ratio (0,377) dan IPM (72,24) Teguh Setyabudi juga mengingatkan anggaran APBD yang cenderung defisit akibat Pandemi Covid-19 dan di tahun 2022 harus diambil langkah-langkah taktis agar APBD tidak defisit lagi; Apresiasi atas capaian pelaksanaan SPM sebagai implementasi urusan wajib pelayanan dasar yang rata-rata berada di angka 90,05%, dengan rincian, pendidikan, kesehatan, PUPR, Perkim, Tantribumlinmas (100%) dan sosial (43%). Teguh Setyabudi menekankan agar Pemprov Sulsel ke depannya memberikan atensi yang lebih besar pada SPM bidang Sosial; agar anggaran yang sangat besar dalam pelaksanaan SPM tersebut yang mencapai 90,05% hendaknya sebagian besar harus menjadi belanja langsung yang jatuh ke masyarakat; angka Stunting di Sulsel pd tahun 2021 masih tinggi, yaitu 27.4% jauh di atas standard WHO yaitu 20%, sehingga perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk yang sangat strategis adalah TP-PKK baik ditingkat Provinsi dan Kab/Kota. TP-PKK juga perlu dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan Posyandu. Selanjutnya untuk penanganan 10 Program Pokok PKK yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah seperti UMKM, dan ekonomi kreatif agar dalam pelaksanaannya dilakukan bersama TP-PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dlm APBD.
Sebagai penutup, Teguh Setyabudi juga menekankan beberapa hal lain diantaranya sesuai amanat Presiden bahwa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yaitu Pemda harus segera membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakan sektor UKM/UMKM; mendorong Pemda untuk membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN. Pemprov Sulsel dan beberapa Kab/Kota di Sulsel seperti Kab. Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Palopo, Maros, Barru, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar yang sudah berkomitmen untuk membangun MPP, kiranya segera merealisasikan pembangunan dan mengoptimalkan MPP; penanganan pengelolaan sampah serta perwujudan kota bersih dan kota sehat; mendorong percepatan transformasi digital dan mewujudkan Smart City; Pemda harus mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dengan lebih mengoptimalkan TPID dan Stagas Pangan yang sudah terbentuk di tiap daerah; dan dukungan Pemda terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
