JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH mewakili Menteri Dalam Negeri menghadiri secara daring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Sumatera Utara tahun 2023, Rabu (30/3/2022).
Dalam kesempatan yang juga dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah serta pemangku kepentingan lain tersebut, Zudan menyampaikan beberapa arahan pembangunan untuk Tahun 2023 yang perlu mendapatkan perhatian bagi Pemprov Sumut, terutama dalam kaitannya memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Aspek tepenting adalah bagaimana desain bernegara kita, dimana salah satu elemen negara yang penting dalam negara adalah penduduk, oleh karena itu dengan pemberian identitas bagi penduduk akan memberikan kemudahan dan kepastian bagi negara dalam memberikan pelayanan misalnya bidang Pendidikan dan Kesehatan,” kata Zudan.
Selain itu Zudan, menekankan bahwa fokus pembangunan nasional Tahun 2023 bertumpu pada empat hal, yaitu penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pemulihan ekonomi.
“RKPD kita di Tahun 2023 secara nasional masih bertumpu pada 4 hal yang pertama bagaimana kita menurunkan pengangguran, yang kedua penanganan kemiskinan baik dari penurunan kemiskinan esktrem di 212 Kabupaten/Kota maupun program penanganan kemiskinan, selain itu penurunan angka stunting yang masih tinggi dan yang keempat tentunya adalah pemulihan ekonomi paska pandemi yang tahun depan kita harapkan bisa selesai,” ulas Zudan.
Zudan juga menyoroti APBD Provinsi Sumatera Utara yang selama tiga tahun mengalami trend penurunan sehingga perlu mendapatkan perhatian seluruh pemangku kepentingan.
“APBD Sumatera Utara memiliki kecenderungan terus menurun, pernah mengalami kenaikan Tahun 2017 sampai dengan 2019, kemudian 3 tiga tahun ini trendnya mengalami penurunan, nah ini tentu kita semua forkompimda bersama seluruh masyarakat perlu untuk menyatukan semua potensi keuangan kita,” ujar Zudan.
Dalam mendukung upaya pembangunan di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan beberapa aplikasi yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemda.
“Dukungan pemerintah pusat berupa dukungan platform baik yang berupa aplikasi secara langsung maupun berbagai aspek yang bermanfaat misalnya dukungan platform yang berupa SIPD, dukungan platform berupa e-perda, dukungan platform di dalam SIAK, karena akan memperbaiki tata Kelola pemerintahan dan perbaikan kualitas tata kelola pelayanan publik,” ungkap Zudan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan 54 kegiatan strategis yang akan dilakukan Pemprov Sumut dan perlu mendapatkan dukungan oleh Pemerintah Pusat.
“Kami menginginkan dukungan semua pihak, dikarenakan RKPD Tahun 2023 adalah tahun terakhir saya dengan wakil gubernur untuk mewujudkan janji kepada masyarakat,” jelas Edy.
Sebagai penutup, Zudan menyampaikan bahwa forum ini diharapkan menjadi forum strategis dalam menampung berbagai masukan dalam perbaikan kualitas RKPD Tahun 2023.
"Dengan kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini, diharapkan Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir agar dapat memberi saran dan masukan bagi penyempurnaan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023," kata Zudan.
