Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

blog post

JAKARTA - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III mengikuti Rapat Koordinasi Sinergitas dan Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah pada tanggal 5 April 2022 pukul 13.00 WIB – 16.00 WIB. Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Wakil Bupati dan Wakil Walikota di lingkup wilayah Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan arahan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah dan paparan dari Sekretaris Eksekutiff Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) dan Direktur SUPD III.

Berdasarkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0% di tahun 2024. Pada tahun 2022 terdapat 25 Provinsi dan 212 Kabupaten/Kota prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem. Instruksi Presiden akan menjadi landasan hukum pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022.

Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US $ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing power parities adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $. Pada tahun 2021, nilai US $ 1,9 PPP = Rp. 11.941 per kapita per hari. Pada tahun 2021, terdapat 4% penduduk miskin ekstrem di Indonesia.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 07/01/Th.XXV Tanggal 17 Januari 2022, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 11,25% atau diatas rata-rata nasional (9,71%) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.934.010 juta jiwa atau yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, terdapat sebesar 4,4% penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah atau sedikit diatas rata-rata nasional (4%) dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.5271.729 juta jiwa atau yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. . Jumlah penduduk miskin yang banyak ini juga diakibatkan oleh tingginya jumlah populasi di Jawa Tengah.

Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan peran TKPK di level Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menurunkan angka kemiskinan ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. TKPK menjadi penting karena melibatkan lintas OPD, perwakilan masyarakat, dunia usaha, dan organisasi yang berkaitan lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menjadi penting karena kemiskinan adalah masalah multi sektor dan multi dimensi sehingga diperlukan konvergensi program dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.