KALIMANTAN BARAT – Sekretaris Badan Nasional Pengelolaa Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mewakili Mendagri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 yang dilaksanakan secara hibrida, Kamis (7/4/2022).
Sekretaris BNPP mengatakan hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalbar tahun 2023 yaitu, kesiapan penyusunan pembangunan daerah pada masa transisi menjelang Pilkada serentak 2024, terutama tiga daerah yang selesai akhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2023 antara lain: Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, dan Provinsi Kalbar.
Selain itu, Sekretaris BNPP menyampaikan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045; kesiapan dukungan tahun politik, serta target pencapaian target pembangunan nasional dan daerah tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir periode Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan.
Sekretaris BNPP juga menyampaikan apresiasi kepada Pemda provinsi, kabupaten/kota terhadap capaian pembangunan makro di Provinsi Kalbar yang menunjukkan perkembangan positif dan capaian yang baik berdasarkan data BPS hingga 2021 antara lain: laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar yang mampu tumbuh menjadi 3,69 pada 2021 setelah sebelumnya terkontraksi -1,82% pada 2020; konsistensi penurunan tingkat kemiskinan dari 7,2 menjadi 6,84; ketimpangan atau kesenjangan pendapatan berdasarkan gini rasio serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan indikator semakin membaik pada 2021; serta tetap memberi atensi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka yang sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,82% pada 2021 dibandingkan pada 2020 hanya sebesar 5,81% yang perlu diikuti dengan menyiapkan strategi efektif dan tepat.
Selain itu, Sekretaris BNPP menyampaikan arah kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemda. Pertama, perlunya peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sesuai dengan SEB Mendagri dan Kepala LKPP Pelaksanaan PBJ dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemda wajib membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun e-catalog local content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk produk dalam negeri, serta menggerakkan sektor UKM/UMKM.
Kedua, penanganan stunting melibatkan Posyandu dan TP-PKK dan alokasi anggaran secara memadai dalam APBD.
Ketiga, pembangunan dan mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik (MPP) untnk peningkatan public service, kemudahan berusaha, dan meminimalisasi KKN, serta apresiasi kepada Pemda Kota Singkawang yang telah membangun MPP.
Keempat, penanganan pengelolaan sampah dan perwujudan kota bersih.
Kelima, memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan mengoptimalkan peran TPID yang sudah terbentuk di tiap daerah, terutama pada Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Terakhir, Pemda Provinsi Kalbar segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD tahun 2023, agar penetapan RKPD dapat tepat waktu.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji pada sambutannya mengatakan tema RKPD Provinsi Kalbar yaitu, “Isu Strategis yang Dihadapi, Fokus Pembangunan Tahun 2023, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program Prioritas Provinsi Kalbar Tahun 2023”.
Selain itu, Sutarmidji menyampaikan agar perangkat daerah bekerja berdasarkan data dan capaian, serta perbaikan kelemahan pada evaluasi dan pelaporan dengan memfungsikan asistensi untuk perbaikan kerja perangkat daerah; konsolidasi seluruh perangkat daerah untuk kemandirian fiskal dengan mendorong agar PAD sebesar 1,7 T bisa mencampai 2,6 T (melampaui transfer pusat); memaksimalkan pendapatan sektor perpajakan, salah satunya pajak kendaraan bermotor terutama di perkebunan yang masih banyak belum teregistrasi serta memaksimalkan potensi pajak pada sektor bahan bakar kendaraan bermotor (mengingat penggunaan bahan bakar di Provinsi Kalbar temasuk besar); serta peningkatan PAD dengan memaksimalkan aset-aset yang ada karena banyak aset yang dimiliki oleh Provinsi Kalbar, tetapi banyak juga yang mati (kurang produktif).
Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Kalbar, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Forkopimda, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalbar, Sekda Provinsi, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD Provinsi, Rektor Universitas se-Provinsi Kalbar, Perwakilan dari Ormas, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama.
Dari Kemendagri hadir Sekretaris BNPP mewakili Mendagri dan pejabat dari Ditjen Bina Bangda serta dari KemenPPN/Bappenas hadir Deputi Bidang Polhukhankam yang mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas), Direktur Politik dan Komunikasi dan Direktur Regional II.
