Banjarmasin - Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik La Ode Ahmad mewakili Bapak Menteri pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 pada Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Kalimantan Selatan, secara online.
Musrenbang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik hadir secara daring/online, Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial hadir secara luring, Menteri Koperasi UKM yang diwakili Staf Ahli Ekonomi Makro KemenkopUKM hadir secara daring, Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan hadir secara daring, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Kementerian PUPR hadir secara daring, jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Anggota DPR dan DPD Dapil Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota atau yang mewakili, Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda se-Kalimantan Selatan, Pimpinan BUMD, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers.
Tema dari pelaksanaan Musrenbang adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan” telah mendukung RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Pada kesempatan tersebut, La Ode Ahmad menyampaikan beberapa point penting diantaranya
Pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
Selanjutnya La Ode Ahmad menyampaikan capaian pembangunan makro di Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukan capaian yang baik termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 3,48% setelah sebelumnya terkontraksi -1,82%, namun perlu adanya perhatian dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 4,95% dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,74% sehingga kedepan perlu disiapkan strategi efektif dan tepat untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
La Ode Ahmad menambahkan bahwa Pemda diharapkan dapat memberi prioritas dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang implementasinya dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. Alokasi anggaran yang besar dalam implementasi SPM, harus diarahkan pada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, La Ode Ahmad menjelaskan mengenai prevalensi angka Stunting di Kalimantan Selatan yang masih cukup tinggi, yaitu 30% pada tahun 2021 perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk TP-PKK ditingkat Provinsi dan Kab/Kota. Dalam pengelolaan Posyandu agar TP-PKK dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD.
La Ode Ahmad juga menyampaikan program dan kegiatan serta mengenai potensi daerah salah satunya melalui sektor pariwisata yang harus mendapat perhatian Pemda, antara lain pengembangan potensi daerah pariwisata di Kalimantan Selatan adalah suatu peluang yang dapat dioptimalkan. Kalimantan Selatan memiliki beragam potensi wisata, mulai dari sungai, pantai, hutan, pegunungan, sampai wisata religi dengan situs-situs sejarah. Calender of Event (CoE) Kalsel Tahun 2022 dengan 64 agenda kepariwisataan yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir tahun 2021 diharapkan mampu meningkatkan jumlah peningkatan kunjungan wisatawan selain itu strategi pemulihan ekonomi melalui bidang pariwisata yang didasari pada penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan baik Sektor Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Pemeritah Kab/Kota) dan Sektor Swasta.
La Ode Ahmad mengapresiasi terhadap adanya Mall Pelayanan Publik Pembangunan Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarbaru dan mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN.
La Ode Ahmad juga menekankan Pemda diminta menindaklanjuti Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri Pemda agar selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang telah terbentuk di tiap daerah.
Sebagai penutup, La Ode Ahmad menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun RKPD Tahun 2023, agar menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Nasional dan RPJMD Tahun 2021-2026, Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19, dan Pemerintah Kalimantan Selatan segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023.
