Irjen Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Mengedepankan Akuntabilitas pada tahapan Penyusunan Dokumen 

blog post

Jakarta – Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, CRGP, QGIA, Cfra, CGCAE, meminta agar pemerintah daerah tetap mengedepankan Akuntabilitas yang dimulai dari tahapan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan.

Dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Tumpak meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran monitoring APIP Daerah yang dimulai pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan instrumen pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah yang dikelola bersama oleh KPK, Kemendagri dan BPKP.

Tumpak juga mengingatkan sinkronisasi perencanaan pembagunanan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan di Tahun 2023. Pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Tumpak juga menyampaikan, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19 Mendagri dengan Ka. LKPP telah menerbitkan SEB No. 027/1022/SJ dan No.1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PBJ dalam Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dalam hal ini Pemda diminta untuk membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri, dan memaksimalkan potensi pariwisata seperti Geopark Belitong, Tj. Kelayang, Pulau Punai dll, serta menggerakan sektor UKM/UMKM untuk melakukan strategi branding, marketing serta publikasi/pemberitaan lebih gencar lagi.

Berkaitan dengan Prevalensi Stunting di Provinsi Kep. Bangka Belitung sudah baik berada di bawah batas standar WHO dengan capaian sebesar 18,6%.

Namun demikian, kata Tumpak untuk 2 Kabupaten yaitu Bangka Barat dan Belitung Timur masih diatas standart. Sehingga masih tetap perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Posyandu dan PKK di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. 

Terkait dengan isu global dampak perang antara Rusia dengan Ukraina yang berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi pemda perlu mengantisipasi dengan merumuskan strategi khusus dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2023, katanya lagi.

Tumpak tekankan juga beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemda Provinsi Kep. Bangka Belitung, antara lain: Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 agar sesuai dengan Kebijakan Nasional dan RPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023, agar penetapan RKPD dimaksud dapat tepat waktu.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam sambutan dan sekaligus membuka acara Musrenbang tersebut menyampaikan bahwa tema RKPD Tahun 2023 yaitu “Penguatan Perekonomian, SDM, dan Tata kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya dengan beberapa Fokus Pembangunan tahun 2023 yaitu 

Penguatan dan Peningkatan Perekonomian Daerah serta Pengembangan Digitalisasi Ekonomi; 

Penguatan Kapasitas dan Kualitas SDM dan Birokrasi yang Mampu Meningkatkan Daya Saing Daerah;

Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; dan Meningkatkan pembangunan daerah

Meningkatkan KesejahteraanMasyarakat yang Berwawasan Lingkungan. 

Selain penyampaian tema dan beberapa fokus pembangunan, Wakil Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung juga menyampaikan bahwa periode Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung periode tahun 2017-2022 akan berakhir pada bulan Mei Tahun 2022.