GORONTALO - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2023 yang menjadi fokus utama yaitu, pemulihan Covid-19, peningkatan kualitas sistem pendidikan dan kesehatan, penuntasan kemiskinan ekstrem, serta penurunan angka stunting yang mana angka prevalensi stunting masih cukup tinggi sebesar 29%.
Hal tersebut ia sampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023, Senin (18/4/2022) di Hotel Aston Gorontalo.
Zudan juga mengatakan pemerintah daerah wajib menyediakan informasi Pemda yang dikelola dalam suatu sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, Pemda diharapkan memprioritaskan program-program pemenuhan kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai wujud penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
“Untuk meningkatkan promosi keunggulan daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda mempunyai tugas sebagai marketing dan branding melalui publikasi dan berita di berbagai media sosial,” kata Zudan.
Terakhir, Zudan menyampaikan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.
“Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah Gorontalo diharapkan segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD tahun 2023,” pungkas Zudan.
Musrenbang RKPD Gorontalo tahun 2023 yang mengangkat tema yaitu, "Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Didukung oleh Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Tema tersebut telah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu, " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Musrenbang RKPD 2023 Provinsi Gorontalo dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim serta dihadiri oleh perwakilan dari DPRD Provinsi dan DPD Dapil Gorontalo, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hadir secara langsung, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang hadir secara daring, Menteri PUPR yang diwakili oleh Kepala BPIW yang hadir secara daring, jajaran Forkopimdaprov Gorontalo, Bupati/Walikota atau yang mewakili, Sekda, Kepala OPD beserta jajaran, Kepala Instansi Vertikal, pimpinan BUMD, para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha dan pers.
