MANADO - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi capaian pembangunan makro di Provinsi Sulawesi Utara yang telah menunjukan capaian yang baik, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 4,16% setelah sebelumnya terkontraksi 0,99%.
Hal tersebut ia sampaikan pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023, Selasa (19/4/2022) di Hall Four Points Hotel Manado, Sulawesi Utara.
Selanjutnya, Fatoni menyampaikan agar Pemda dapat memberi prioritas dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang implementasinya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. “Alokasi anggaran yang besar dalam implementasi SPM harus diarahkan pada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Fatoni.
Selain itu, Fatoni menjelaskan mengenai prevalensi angka stunting di Sulawesi Utara sebesar 21,6% pada 2021. Untuk itu, perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk TP-PKK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Dalam pengelolaan Posyandu agar TP-PKK dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD,” imbuh Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni juga menyampaikan program dan kegiatan serta mengenai potensi daerah, salah satunya melalui sektor pariwisata yang terdapat Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang.
Kawasan tersebut telah didukung oleh pembangunan infrastruktur yakni jalan tol Manado-Bitung, perluasan terminal, dan perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Sam Ratulangi serta pembebasan lahan dan pembangunan jalan Bandara ke KEK Pariwisata Likupang.
Sulawesi Utara telah masuk dalam Karisma Event Nusantara yakni, Festival Pesona Selat Lembeh, Likupang Tourism Festival, Tomohon International Flower Festival, Bunaken Festival dan Festival Danau Tondano. Selain itu, strategi pemulihan ekonomi melalui bidang pariwisata yang didasari pada penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, baik sektor pemerintah (pusat, provinsi dan pemeritah kabupaten/kota) dan sektor swasta.
Fatoni juga mengapresiasi terhadap adanya Mall Pelayanan Publik Pembangunan Kota Tomohon dan mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha, serta meminimalisasi KKN.
Berkaitan dengan penyelenggaraan penanganan sampah, Fatoni menekankan Pemda agar menindaklanjuti Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Sementara menjelang Hari Raya Idulfitri, Fatoni meminta Pemda agar selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok serta menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang telah terbentuk di tiap daerah.
Sebagai penutup, Fatoni mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan realisasi pendapatan dan biaya karena anggaran pemerintah merupakan salah satu sumber utama mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Selain itu, pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi daerah, termasuk perangkat daerah menjadi motor dalam inovasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjawab persoalan di daerah.
Fatoni juga menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun RKPD Tahun 2023, agar menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Nasional dan RPJMD Tahun 2021-2026; penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19; seta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023.
