TERNATE – Kepala Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono mengapresiasi capaian ekonomi makro Provinsi Maluku yang menunjukkan capaian yang baik, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh menjadi 16,4% serta indeks rasio gini yang berada di bawah nasional dan semakin menurun di angka 0,278 pada 2021.
Hal tersebut ia sampaikan pada Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2023, Rabu (20/04/2022) yang digelar secara hibrida di Hotel Sahid Bela Kota Ternate, Maluku Utara.
Selain itu, Sugeng juga mengapresiasi upaya penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Provinsi Maluku Utara yang sudah relatif baik.
“Provinsi Maluku Utara diharapkan segera melaporkan capaian realisasi penyelenggaraan SPM tahun 2021 agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting bersama dengan sepuluh kabupaten/kota yang masih melebihi batas ambang prevalensi stunting sehingga dapat mendukung pemberian pelayanan publik untuk masyarakat di Provinsi Maluku Utara,” kata Sugeng.
Lebih lanjut, Sugeng menambahkan bahwa berdasarkan data APBD Maluku Utara dari 2020 hingga 2022, APBD Provinsi Maluku Utara selamatiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. “
Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga dalam pengelolaan keuangan ke depan dapat menyeimbangkan pada sisi pendapatan dan belanja untuk mencapai kemandirian fiskal di Provinsi Maluku Utara,” imbuh Sugeng.
Terhadap isu-isu strategis dalam pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2023, Sugeng menyampaikan bahwa isu-isu tersebut perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan sektor-sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara, pengembangan SDM, pengembangan pariwisata di Provinsi Maluku Utara, peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, serta optimalisasi pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara serta kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
Selain itu, terdapat empat usulan major project Provinsi Maluku Utara yang telah diakomodir dalam Rakortekrenbang 2022 dengan rincian antara lain: pembangunan rumah susun termasuk untuk ASN, pembangunan jalan lingkar Pulau Morotai, pengembangan kawasan pala dan pengembangan Kawasan cengkeh. Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat melaksanakannya secara optimal.
Sementara itu, berkaitan dengan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sesuai dengan SEB Mendagri dan Ka. LKPP No. 027/1022/SJ dan No.1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PBJ dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Sugeng meminta Pemda harus membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun e-catalog local content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakkan sektor UKM/UMKM.
Sugeng juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Papua serta pemerintah kabupaten/kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan pelayanan publik, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN.
Sementara dalam penanganan pengelolaan sampah dan perwujudan kota bersih, Pemda diminta menindaklanjuti Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Dalam suasana Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Sugeng menekankan agar Pemda selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang sudah terbentuk di tiap daerah.
Sebagai penutup, Sugeng menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023 agar penetapan RKPD dimaksud dapat tepat waktu.
Musrenbang RKPD Maluku Utara tahun 2023 mengangkat tema “Mengakselerasi Transformasi Struktural Untuk Kemandirian dan Daya Saing” yang telah mendukung RKP Tahun 2023 yaitu, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) bertempat di Hotel Sahid Bela Kota Ternate, Maluku Utara dan dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara secara daring, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Ketua DPRD Maluku Utara, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Menteri PPN/Bappenas yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku Utara, Kepala OPD Maluku Utara, Para Kepala Instansi vertikal, Rektor UNKHAIR Ternate, Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Provinsi Maluku Utara.
