KALIMANTAN TIMUR – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mengapresiasi capaian pembangunan makro Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan capaian yang baik, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 2,48% setelah sebelumnya terkontraksi -2,87%. Namun capaian tersebut masih di bawah capaian nasional.
Hal tersebut ia sampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, Rabu (20/4/2022) di Ruang Pertemuan Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Selain itu, Teguh juga menyampaikan perlu adanya perhatian terhadap capaian tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Berdasarkan hasil Rakortekrenbang tahun 2022 yang merupakan bentuk sinkronisasi antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 470 subkegiatan dengan total pagu Rp.2.195 miliar yang mendukung urusan nasional serta terdapat 20 usulan major project dengan rincian 7 usulan diakomodir, 13 usulan dibahas lebih lanjut, dan tidak ada usulan yang ditolak.
Teguh juga menyoroti prevalensi angka stunting di Kalimantan Timur yang masih cukup tinggi, yaitu 24,4% pada 2021. “Perlu komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk TP-PKK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” terang Teguh.
Sementara dalam hal pengelolaan Posyandu, Teguh mengatakan agar TP-PKK dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD.
Tema Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Infklusif dan Berkelanjutan dalam Kerangka Kalimantan Timur yang berdaulat. Tema tersebut telah mendukung tema RKP tahun 2023 yaitu, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Musrenbang dilaksanakan secara hibrida yang dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda, Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir diwakili oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, jajaran Forkompimda Provinsi Kalimantan Timur, Anggota DPR dan DPD Dapil Kalimantan Timur, Bupati/Walikota atau yang mewakili, Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda se-Kalimantan Timur, Pimpinan BUMD, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers.
