AMBON – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023 secara hybrid bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon, Rabu (27/4/2022).
Dalam sambutannya, Teguh mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi Dalam konteks capaian pembangunan makro di Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2021 yang mampu tumbuh menjadi 3.04% setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -0.84% pada Tahun 2020 serta indeks rasio gini yang semakin menurun pada angka 0.316 pada Tahun 2021. Namun demikian, ia menekankan untuk kedepannya dibutuhkan strategi yang efektif untuk pengembangan perekonomian masyarakat di Maluku sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat semakin menurun dan sharing ekonomi di masyarakat dapat semakin merata.
Selain itu, Teguh menyampaikan berdasarkan data APBD dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, APBD Provinsi Maluku pada 3 tahun terakhir cenderung defisit, capaian ini perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan keuangan kedepan sehingga bisa menyeimbang pada sisi pendapatan dan belanja untuk mencapai kemandirian fiskal di Provinsi Maluku.
Prevalensi stunting Provinsi Maluku berada pada angka 28,7%, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting bersama dengan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang masih melebihi batas ambang prevalensi stunting yang ditentukan oleh WHO (World Health Organization) sebesar 20%. Upaya penurunan stunting juga harus dapat melibatkan peran serta masyarakat melalui kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Gerakan Nasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Teguh menekankan bahwa isu-isu strategis Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2023 perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh pemangku kepentingan terutama dalam penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 yang diakomodir melalui program kegiatan yang direncanakan dan dijalankan secara berkelanjutan.
“Perlu dilakukan optimalisasi terhadap potensi hasil atau produksi perikanan Provinsi Maluku melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder pembangunan baik ditingkat pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem laut, dan juga pengembangan potensi sektor pariwisata yang didukung oleh sektor ekonomi kreatif melalui berbagai kerajinan dan produk budaya yang ada di Provnisi Maluku.”imbuh Teguh.
Teguh menyampaikan bahwa peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sesuai dengan SEB Mendagri dan Ka. LKPP No. 027/1022/SJ dan No.1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PBJ dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemda harus membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun e-catalog local content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakkan sektor UKM/UMKM. Teguh juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Maluku serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan pelayanan publik, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN, Penanganan pengelolaan sampah dan perwujudan kota bersih. Dalam hal ini Pemda diminta menindaklanjuti Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Dalam suasana Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Teguh menekankan agar Pemda selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang sudah terbentuk di tiap daerah.
Sebagai penutup, Teguh menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Maluku menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan kebijakan nasional dan RPJMD Tahun 2019-2024, memberikan perhatian lebih dengan menyusun strategi efektif dalam pencapaian indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama serta prioritas pembangunan Provinsi Maluku dan segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023 agar penetapan RKPD dimaksud dapat tepat waktu.
