Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dukung Pelaksanaan Business Matching Tahap II untuk Optimalkan Belanja Dalam Negeri

Dipublikasikan oleh : Administrator>
Dibaca Sebanyak 15 kali

JAKARTA - Direktur Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi memberikan dukungan pada kegiatan business matching lanjutan (tahap 3) sebagai aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Produk Dalam Negeri, melalui video conference, Rabu (11/5/2022). 

"Sudah tercatat komitmen belanja pemerintah terhadap produk UMKM sesuai data RUP LKPP mencapai Rp481 triliun. Langkah berikutnya adalah merealisasikan komitmen menjadi kontrak kerja sama dengan para UMKM," kata Teguh.

Lebih lanjut, Teguh menambahkan perlu adanya sosialisasi ke Pemda terkait pengadaan dengan menerapkan pembayaran non tunai atau dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Selain itu, untuk Bank Pemerintah Daerah agar segera melakukan kerja sama dengan Bank Pemerintah (BUMN) untuk mengeluarkan KKPD yang dapat digunakan oleh Bendahara Pengeluaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya melalui Uang Persediaan (UP).

Teguh juga menjelaskan terkait potensi kontrak yang harus direalisasikan pada Mei untuk 10 Pemprov dengan Nilai RUP PDN terbesar agar segera melakukan langkah-langkah penandatangan kontraknya serta peningkatan jumlah e-marketplace yang bergabung pada bela pengadaan serta menambah cakupan layanan e-marketplace yang dapat menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan Business Matching Tahap III nantinya akan dilaksanakan di Jakarta pada Mei 2022 dengan panitia pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Agenda pada kegiatan Business Matching Tahap III adalah Pameran Industri Dalam Negeri Unggulan dan Talkshow Proses Bisnis Industri Dalam Negeri Unqgulan. 

Adapun Sektor Pameran PDN Unggulan yang akan dilibatkan adalah Sektor Kesehatan, Sektor Konstruksi, Sektor Industri (Kendaraan Listrik), Sektor UMKM, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sektor Pangan dan Pertanian.