Capaian Layanan Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinas Tahun 2021 Sebesar 93.20%

Dipublikasikan oleh : Administrator>
Dibaca Sebanyak 17 kali

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mengungkapkan salah satu penyebab minimnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) lantaran kurang optimalnya pemerintah daerah dalam melaksanakan empat tahapan penerapan SPM, mulai dari pengumpulan dan pengelolaan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM, penyusunan rencana pemenuhan dan pelaksanaan pemenuhan dan pelaporan.

“Selain itu, masih terdapat pula persoalan mengenai data penerima, SDM, sarana, dan prasarana serta keterbatasan yang menjadi permasalahan klasik yang cukup pelik,” ungkap Sri Purwaningsih yang akrab disapa Nining pada rapat koordinasi pusat dan daerah terkait penerapan SPM bidang Trantibumlinmas di Hotel Grand Orchardz, Rabu (11/5/2022).

Nining mengatakan pemerintah daerah yang sudah melaporkan pelaksanaan SPM bidang Trantibumlinas tahun 2021 sebanyak 518 daerah dengan rincian 34 provinsi, 395 kabupaten, dan 89 kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nining meminta pemerintah provinsi agar terus mendorong 24 kabupaten/kota di wilayahnya agar tetap menginput laporan capaian SPM melalui aplikasi maupun hardcopy kepada Sekretariat Bersama (Sekber) SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Berdasarkan data dari Sekber SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah, rata-rata nasional pencapaian layanan pelaksanaan SPM bidang Trantibumlinmas di 34 provinsi  yang sudah terlayani sebesar 93.20% dan sebesar  6.80% belum terlayani. Sedangkan capaian rata-rata nasional pencapaian layanan SPM bidang Trantibumlinmas tingkat kabupaten/kota yang sudah terlayani sebesar 66.73% dan sebesar 31. 27% belum terlayani.

Sementara itu, capaian  SPM bidang Trantibumlinmas berdasarkan suburusan di tingkat kabupaten/kota, yaitu: 1) SPM suburusan Trantibum kabupaten/kota sudah terlayani sebesar 66.73% dan sebesar  31.27% belum terlayani; 2) SPM suburusan bencana kabupaten/kota sudah terlayani sebesar 65.13% dan sebesar  34.87% belum terlayani; serta 3) SPM suburusan Damkar kabupaten/kota sudah terlayani sebesar 71.07% dan sebesar  28.93% belum terlayani.

“Dengan melihat kondisi tersebut, maka perencanaan penerapan SPM di daerah menjadi krusial untuk dijadikan isu utama dalam pemenuhan pelayanan dasar,” kata Nining.

Menurutnya, dari sisi perencanaan, seharusnya indikator SPM bidang Trantibumlinmas menjadi isu prioritas pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, berdasarkan ketentuan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan secara sistematis dan tepat sasaran apabila tidak didata, dihitung kebutuhan, direncanakan, dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

“Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan serta penganggaran harus tercantum pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,” jelas Nining.

Rapat koordinasi pusat dan daerah terkait penerapan SPM bidang Trantibumlinmas merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus melaksanakan fungsi koordinasi pusat dan daerah terkait implementasi kebijakan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.