Kemendagri: Pertumbuhan Ekonomi Papua 2021 Naik Jadi 15,11%

Dipublikasikan oleh : Administrator>
Dibaca Sebanyak 15 kali

JAKARTA – Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua yang dilaksanakan pada pada hari Rabu, 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara hybrid.

Sesuai dengan pasal 102 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 3 Permendagri Nomor 81 Tahun 2022, Fasilitasi Rankhir Ranperkada RKPD Tahun 2023 menjadi tahap terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD Provinsi Papua Tahun 2023.

Kegiatan diikuti oleh perwakilan lingkup SUPD Ditjen Bina Bangda, Ditjen Polpum, Itjen Kemendagri, Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda serta Perangkat Daerah lingkup Provinsi Papua.

Nyoto menyampaikan dalam sambutannya bahwa berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional yang disusun di dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan akan dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappeda Provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah atas, serta dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Nyoto juga menjelaskan mengenai Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Konsistensi yang mengarah pada money follow program yaitu apa yang direncanakan dan telah ada dasar perencanaan kemudian dilanjutkan dalam proses penganggaran.

Nyoto mengingatkan agar RKPD Tahun 2023 dalam proses penyusunannya mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan kondisi dan potensi daerah, serta aspirasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman di dalam penyusunan KUA-PPAS. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat menetapkan RKPD tepat waktu.

Fasilitasi merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Berdasarkan rancangan akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 bahwa tema pembangunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yaitu “Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” yang disusun selaras dengan tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Kemudian capaian Indikator makro Provinsi Papua dimana pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif menjadi 15,11% pada tahun 2021 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 2,39%. Tingkat Kemiskinan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 27,38% setelah sebelumnya pada Tahun 2020 sebesar 26,80%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari sebelumnya 4,28% di Tahun 2020 menjadi 3,33% di Tahun 2021.

Terdapat isu aktual pembangunan papua yang perlu menjadi perhatian dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yaitu: Perubahan regulasi Otsus yang membutuhkan dasar tata kelola baru dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2021 dengan turunannya yaitu PP Nomor 106 dan 107 Tahun 2021 serta menjamin kesinambungan dengan prioritas otsus yang telah dilaksanakan pada regulasi sebelumnya; memastikan pencapaian target indikator Pembangunan akhir RPJMD dapat terlaksana di tahun 2023; pemulihan ekonomi dan adaptasi terhadap pola hidup baru di era pandemi yang belum berakhir; memastikan momentum keberhasilan ekonomi dan pemanfaatan sarana prasarana PON yang sudah terbangun secara berkelanjutan untuk pengembangan SDM dan ekonomi Papua; serta penyelerasan pembangunan Papua dengan stakeholder lainnya dengan berpedoman pada RIPPP.

Sebagai penutup, Nyoto menyampaikan Fasilitasi RKPD Provinsi Papua Tahun 2023 yang dilaksanakan hari ini telah memenuhi persyaratan administrasi untuk dilaksanakan, dimana dokumen telah diterima secara lengkap sebagaimana Pasal 102 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil Fasilitasi akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD. Pemerintah Daerah Provinsi Papua setelah menetapkan Perkada tentang RKPD, wajib menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Reviu APIP, Tindak Lanjut Reviu APIP, Surat Hasil Fasilitasi RKPD dan Surat Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi RKPD serta matriks merupakan bagian kelengkapan penilaian dari MCP, maka diharapkan dokumen tersebut agar dilengkapi dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.