JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan RARE Indonesia menggelar talkshow dengan tajuk “Kemitraan Bupati/Wali Kota Pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14”, Kamis (4/8/2022) di Hotel Grand Hyatt Jakarta.
Mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk ketiga provinsi yang telah aktif dalam kemitraan dalam rangka pencapaian tujuan TPB 14.
“Kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi yang telah dilakukan Kemendagri bersama RARE Indonesia sejak tahun 2017. Kami telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat terkait kemitraan,” tegas Iwan.
Pada penjelasannya, Iwan menyampaikan bahwa kemitraan di level masyarakat nelayan dapat diangkat sebagai lesson learned, yang berbagai kegiatannya diinternalisasikan di dokumen perencanaan daerah agar dapat dilaksanakan dengan penganggaran di daerah.
"Di sini tampak peran penting data untuk mendukung perencanaan program kegiatan serta penentuan targetnya, khususnya terkait urusan kelautan dan perikanan yang selanjutnya menjadi dasar dari penyusunan kebijakan sebagaimana amanat Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," jelas Iwan.
Lebih lanjut, Iwan mengatakan untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan ide dan aspirasi dari masyarakat, dibutuhkan mitra-mitra yang detail, kontinyu, dan dekat dengan masyarakat untuk dapat melakukan komunikasi secara tepat mulai dari level bawah sampai pusat.
"Diperlukan komitmen yang sama untuk mencapai target nasional, salah satunya melalui stakholder yang berperan sebagai katalisator, komunikator, dan mediator yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat," lanjut Iwan.
Dalam kemitraan, kata Iwan, perlu diperhatikan bahwa Pemda harus menjaga kolaborasi kemitraan, bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah serta memberikan input terkait solusi permasalahan di level pemerintah daerah.
Pada akhir acara, Iwan menuturkan bahwa Kemendagri siap untuk mendorong daerah dalam kaitannya dengan kebijakan di daerah. "Kemendagri siap memfasilitasi kolaborasi dengan RARE Indonesia," tutupnya.
