Sri Purwaningsih Minta Pokja Sebagai Palang Pintu Terakhir Mampu Maksimalkan Proses Pemutakhiran

Dipublikasikan oleh : Administrator>
Dibaca Sebanyak 15 kali

JAKARTA - Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sri Purwaningsih membuka Rapat Konsolidasi Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara hybrid, Kamis (4/8/2022).

Tujuan Rapat tersebut adalah sebagai persiapan terhadap pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Rapat tersebut dihadiri oleh dihadiri oleh perwakilan subdit di lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah dari subdit wilayah Direktorat PEIPD hingga Subdit Urusan SUPD I sampai dengan SUPD IV. Jumlah peserta rapat sebanyak 35 orang secara offline dan 68 orang secara online.

Saat membuka rapat, Sri Purwaningsih menyampaikan bahwa berdasarkan Kepmendagri 050.05-4021/2021 tentang Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bangda merupakan Pokja Pemutakhiran Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab terhadap Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk 32 urusan konkuren dan urusan penunjang bidang perencanaan.

“Kemudian Ditjen Bina Pembangunan daerah juga telah mengeluarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 480-618/Kep/Bangda/2022 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan acuan Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan Pemutakhiran Tahun 2022 ini,” jelas Sri.

Oleh karena itu, Sri menambahkan bahwa setiap Subdit sebagai pengampu urusan pemerintahan memperhatikan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana yang telah diatur.

“Masing-masing Pokja Urusan diminta, selain sebagai palang pintu terakhir dalam rangka mengawal kewenangan, juga mampu memaksimalkan proses-proses pemutakhiran sesuai dengan timeline yang telah ditentukan,” sambungnya.

Pada rapat tersebut dibahas bahwa tahapan-tahapan dalam pemutakhiran akan dilaksanakan secara sistem di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahapan-tahapan dimaksud mulai dari inventarisasi usulan, identifikasi sub kegiatan yang akan dimutakhirkan, konsolidasi dengan K/L Teknis, konsolidasi dengan pemerintah daerah, penyusunan draft final pemutakhiran, dan penginputan di sistem aplikasi SIPD.