Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hadiri 3rd G20 Development Working Group Meeting

blog post

JAKARTA— Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menghadiri Side Event 3rd G20 Development Working Group Meeting “Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development”, pada Selasa (9/8/2022) secara online.

Kegiatan tersebut diselengarakan oleh Open Government Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas dan G20 DWG dilatarbelakangi akan pentingnya partisipasi dan keterbukaan pemerintah dalam pembangunan untuk mewujudkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDG’s). Maka pelaksanaan kegiatan dimaksud berfokus pada pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktek-praktek baik dalam pembangunan berkelanjutan, identifikasi tantangan dan strategi Open Government, dan eksplorasi langkah-langkah potensial Open Government dalam pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono sebagai keynote speaker. Slamet menyampaikan bahwa Indonesia terkendala adanya pandemi Covid-19, sehingga pada 2020 baru 18% dari 289 indikator yang menunjukan pertumbuhan signifikan dalam upaya pencapaian SDG’s.

“Maka tujuan ambisi untuk mencapai target SDG’s memerlukan multi-stakeholder partnership mulai dari akademisi, pendonor, masyarakat dan media,” ungkap Slamet.

Agenda dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari berbagai institusi dengan topik “Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development”.

Executive Director Twaweza East Africa asal Tanzania, Aidan Eyakuze memaparkan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah penting melibatkan masyarakat secara terpola. Pemerintah bisa berkonsolidasi bersama OMS terhadap peran-peran yang akan diambil.

“Jika Masayarakat berada dalam ruangan dimana kebijakan dan keputusan diambil, itu sudah sangat baik,” jelas Aidan.

Senada dengan Aidan, Officer in Charge NUDP Indonesia, Nicolas Booth berpandangan bahwa sangat penting bagi Indonesia untuk menciptakan kerja sama yang komprehensif dalam pencapaian target SDG’s. Hal ini harus didukung dengan keterbukaan, partisipatif dan akuntabel antara para stakeholders pembangunan.

Pada saat diskusi dan tanya jawab, para narasumber dan peserta kegiatan membahas mengenai urgensi peran masyarakat dalam mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan dengan kebutuhan masyarakat secara proposional. Hal ini harus didukung oleh kondisi masyarakat/OMS yang mempunyai gagasan-gagasan, kemudian dibawa oleh pemerintah ke dalam ruang diskusi.

Dari sisi pemerintah, hal utama yang dilakukan untuk menarik partisipasi masyarakat adalah dengan menumbuhkan awareness masyarakat tersebut terhadap isu dan permasalahan pemerintah. Tentu juga dibarengi oleh kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan melibatkan multi aktor, merumuskan isu atau konsen masyarakat, serta mengeluarkan kebijakan di waktu yang tepat.

Sehingga dari pembahasan tersebut disepakati bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam keterbukaan pemerintah (open government) Indonesia saat ini adalah keseimbangan antara agenda-agenda atau kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, penyediaan ruang perubahan-perubahan yang dinamis dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta mengakomodir pergerakan kelompok-kelompok masyarakat yang belum terstrukturisasi.