Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Imbau Pemerintah Daerah Laksanakan Program Pemberian Tablet Tambah Darah Terhadap Remaja Putri

blog post

JAKARTA - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Zanariah menjadi salah satu narasumber pada kegiatan  Orientasi Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja melalui Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat dalam Peningkatan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Puteri Regional ke-2 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (22/8/2022).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan ini merupakan salah satu upaya untuk percepatan penurunan stunting melalui implementasi layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan bentuk pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri yang diintegrasikan dalam Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Sehat dengan target 58% pada tahun 2024.

Zanariah menyampaikan materi pada panel pertama dengan judul Pembinaan dan Pembiayaan Sekolah/Madrasah Sehat,  bersama dengan 3 narasumber lainnya yang berasal dari Kementerian Dikbud-Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Pada paparannya, Zanariah menyampaikan mengenai kewenangan pelaksanaan pendidikan yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota termasuk Kementerian Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam pengelolaan urusan agama termasuk pendidikan keagamaan.

Selain itu juga disampaikan mengenai peranan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah melalui Trias UKS/M yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat untuk menanamkan nilai-nilai PHBS dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, Prestasi Belajar lebih baik dalam mendukung dan Mutu pendidikan meningkat.

Lebih lanjut, Zanariah  menyampaikan mengenai posisi Kemendagri sebagai pembina dan pengawas umum pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimana dalam setiap pelaksanaan urusan yang dikawal oleh Kementerian teknis selalu melibatkan Kementerian dalam negeri dalam hal perencanaan dan penganggaran.

“Bentuk konkret peran Kemendagri dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yaitu dengan mengatur nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah melalui Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, dan Pemutakhiran ke 3 Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021,” pungkasnya.

Kepada seluruh peserta rapat yang hadir melalui virtual, Direktur yang membawahi urusan pendidikan di Ditjen Bina Bangda mengingatkan agar daerah dapat menindaklanjuti kebijakan pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Puteri untuk percepatan penurunan stunting melalui implementasi layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Melalui diskusi antar Narasumber dengan para peserta rapat, didapatkan poin penting yaitu pembiayaan untuk pemberian tablet tambah darah dapat dialokasikan melalui Dana BOS dan bagi sekolah madrasah dianggarkan melalui dana BOS yang bersumber dari Kemenag dan apabila memungkinkan pemerintah daerah memalui APBD dapat memberikan bantuan melalui hibah.