Kemendagri Beri Arahan terkait Penguatan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Aids-Tuberkulosis-Malaria (ATM) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

blog post

JAKARTA – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan sambutan pembukaan dan pengarahan sekaligus membuka Webinar Nasional "Diseminasi Petunjuk Teknis Integrasi AIDS-TBC-Malaria  dalam Dokumen Perencanaan" yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) secara hybrid, Selasa ( 23/8/2022). 

Teguh menyampaikan apresiasi terkait dengan komitmen ADINKES yang selalu mendukung pemerintah baik di pusat dan daerah di antaranya dalam pengembangan upaya kesehatan masyarakat, perorangan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal ini terkait dengan penanganan AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM).

Pertama, Teguh menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” kata Teguh.

 Sementara itu, dalam mendukung sinergi dan sinkronisasi pusat dan daerah Kemendagri melakukan pengarusutamaan isu ATM kedalam berbagai kebijakan, terutama dalam kebijakan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan.

 Selain itu, Kemendagri juga melakukan harmonisasi melalui Rakortek untuk Penyepakaran target kinerja dan indikator daerah, serta dukungan daerah terhadap target kinerja dan indikator nasional sampai terbentuknya RKP dan RKPD melalui Fasilitasi RKPD untuk memastikan target dalam Rankhir RKPD sesuai dengan kesepakatan dalam Rakortek.

“Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam perencanaan dan penganggaran ATM meskipun telah dikeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung,” tambah Teguh.

Berangkat dari tantangan yang ada, untuk menguatkan dasar pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran ATM, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan dengan dukungan Adinkes Pusat memberikan Petunjuk Teknis kepada perencana dan pelaksana di daerah yang bertujuan agar upaya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dalam pencegahan dan pengendalian ATM dapat menjadi lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan dan memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia di tingkat global.

Teguh berharap dengan adanya Petunjuk Teknis ATM dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya para perencana di daerah, tetapi juga dapat menjadi tools bagi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap target pembangunan daerah pada RPJMN 2020-2024 serta komitmen Indonesia ditingkat global dalam rangka pemenuhan target pencegahan dan pengendalian ATM pada tahun 2030 dapat tercapai.

Pada akhir sambutannya, Teguh memberikan arahan kepada peserta webinar khususnya Bappeda agar semakin memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga ADINKES di daerah dan lintas sektor terkait lainnya sehingga penanggulangan ATM dapat direspon oleh pemerintah daerah secara lebih baik.