Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Dukung Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Melalui Koordinasi Lintas Sektor

Tanggal Publikasi Sep 01, 2022
348 Kali

Bogor - Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi membuka acara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Asistensi kepada 3 (Tiga) Kabupaten Piloting Siklus-9 Terhadap Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) kedalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Keberlanjutan Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel International Bogor, Rabu (31/08). 

Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah hadir secara virtual didampingi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ir. Zanariah, M.Si. Turut hadir peserta baik dari pusat dan daerah, peserta daerah  yaitu  3 (Tiga) Kabupaten Piloting Siklus-9 (Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Lahat, Kabupaten  Malang) dari Dinas yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, PPPA, DPKAD, dan Dukcapil. Sedangkan peserta pusat terdiri dari kementerian/lembaga terkait dan UNFPA.

Rapat yang digelar dari tanggal 31 Agustus hingga 1 September 2022 ini bertujuan untuk memastikan program kegiatan dalam PPT Kespro telah tercantum di RKPD TA. 2023 untuk 3 (tiga) Kabupaten Piloting Siklus-9, mengetahui permasalahan/hambatan dari pelaksanaan PPT Kespro, dan mendapatkan solusi dari permasalahan atau hambatan dari pelaksanaan PPT Kespro. 

Teguh Setyabudi selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan kematian ibu, dan mempromosikan KB dengan menempatkan kesehatan ibu berbasis hak sebagai pusat dari rencana pengembangan, dan telah ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020.

“Tercapainya penurunan kematian ibu dan anak tentu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Begitu juga halnya dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun Rencana Aksi untuk mendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Hak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian balita di daerah masing-masing,” tegas Teguh Setyabudi selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah.

Teguh juga menegaskan terkait dengan data, dimana data merupakan hal yang paling penting untuk dapat digunakan oleh beberapa pemangku kepentingan terkait dalam penentuan kebijakan guna mempercepat penurunan kematian ibu dan anak.

Di akhir sambutannya, Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah berharap melalui advokasi dan pertemuan ini dapat menjadi kunci perluasan untuk memastikan Program Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi menjadi piroritas utama pemerintah daerah, yang dapat direfleksikan dengan dicantumkannya integrasi program dalam dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD, dan bisa terbentuk Rencana Aksi Daerah sampai ke rencana pembiayaan serta adanya regulasi terkait rencana aksi daerah tersebut.