Kemendagri Tekankan Perlunya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Tanggal Publikasi Sep 15, 2022
375 Kali

Jakarta - Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi membuka acara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Asistensi kepada 5 (Lima) Kabupaten Piloting Siklus-10 Terhadap Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) kedalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Keberlanjutan Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan di Citadines Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/09).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri hadir secara virtual didampingi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ir. Zanariah, M.Si yang hadir secara langsung. Turut hadir peserta baik dari pusat dan daerah, peserta daerah yaitu 5 (Lima) Kabupaten Piloting Siklus-10 (Kabupaten Serang, Kabupaten Garut, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lombok Timur) dari Dinas yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, PPPA, DPKAD, dan Dukcapil. Sedangkan peserta pusat terdiri dari kementerian/lembaga terkait dan UNFPA.

Rapat yang digelar dari tanggal 15 hingga 16 September 2022 ini dilaksanakan dengan tujuan antara lain memastikan program kegiatan dalam dokumen PPT-Kespro telah tercantum di RKPD TA. 2023 untuk 5 (lima) Kabupaten Piloting Siklus-10, mengelaborasi permasalahan dan hambatan dari implementasi PPT-Kespro, serta mendapatkan solusi dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi pemerintah daerah. 

Dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan 5 kabupaten piloting dapat disimpulkan bahwa secara umum daerah telah memahami urgensi dan esensi PPT-Kespro dalam mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi secara nasional, sehingga penting untuk menjadi perhatian pimpinan di daerah dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional. 

“Tercapainya penurunan kematian ibu dan anak tentu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Begitu juga halnya dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti melalui Rencana Aksi untuk mendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Hak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian balita di daerah masing-masing,” tegas Teguh Setyabudi selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah.

Kemendagri, Ditjen Bina Bangda juga mengapresiasi 5 (lima) daerah piloting Program Kerja Sama Pemerintah Rl-UNFPA Siklus-10 yang telah diadvokasi selama kurun waktu 2021-2022, karena telah menunjukkan progres yang cukup baik dalam dalam pelaksanaan PPT-Kespro.

“Guna memastikan upaya percepatan penurunan AKI dan AKB di daerah dapat berjalan berkelanjutan, maka kami juga perlu memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah atau RKPD Tahun Anggaran 2023 telah memuat program kegiatan yang sejalan dengan dokumen PPT-Kespro” tambah Teguh. 

 

Pada akhir sambutannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah berharap melalui advokasi dan pertemuan ini dapat menjadi kunci perluasan untuk memastikan Program Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi menjadi piroritas utama pemerintah daerah, yang dapat direfleksikan dengan dicantumkannya integrasi program dalam dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD, dan bisa terbentuk Rencana Aksi Daerah sampai ke rencana pembiayaan serta adanya regulasi terkait rencana aksi daerah tersebut.