Kemendagri Dorong RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Fokus pada Realisasi Target Pembangunan

blog post

Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melaksanakan fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (28/12/2022).

Fasilitasi Rancangan Akhir RPD dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Adapun tujuan dilakukannya fasilitasi diantaranya untuk memastikan: 1) Akuntabilitas; 2) Rasionalitas; dan 3) Keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 

Fasilitasi Rankhir RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan secara hybrid di kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan dihadiri oleh Itjen Kemendagri, Ditjen Polpum Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga teknis, perwakilan Direktorat SUPD lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perwakilan OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan tersebut, Teguh Setyabudi selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah sekaligus pimpinan rapat memberikan beberapa arahan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyusunan RPD Tahun 2024-2026, salah satunya adalah agar Provinsi Nusa Tenggara Timur fokus terhadap beberapa realisasi target sasaran makro dan sasaran jangka menengah yang belum tercapai dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga tahun 2022 hingga triwulan ke-3, terdapat beberapa indikator makro yang belum tercapai, di mana terdapat 9 dari 13 Indikator makro yang belum mencapai target.

Selain itu, terkait indikator sasaran jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 juga masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, dimana terdapat 17 indikator dari 50 indikator sasaran jangka mengah yang belum tercapai. 

Hasil dari pengendalian dan evaluasi terhadap target sasaran makro dan sasaran jangka menengah dimaksud diharapkan dapat dijadikan acuan/baseline dalam penentuan target tiap tahunnya dalam dokumen RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga tahun 2026. Teguh juga menekankan bahwa diperlukan konsolidasi antara perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka merumuskan strategi percepatan pencapaian target indikator sasaran yang telah tertuang di dalam RPD Tahun 2024-2026.

Adapun tindaklanjut dari fasilitasi Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026 ini akan dikeluarkan Surat Hasil Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai bahan penyempuranaan Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026.