Kemendagri: Pemda Harus Lebih Akurat dalam Tetapkan Target Prevalensi Stunting

Tanggal Publikasi Feb 01, 2023
469 Kali

JAKARTA - Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro didampingi Dirjen Bina Bangda Teguh Setyabudi hadir mewakili Mendagri pada acara pembukaan Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Ruang Auditorium BKKBN, Rabu, (25/1/2023).

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dibuka oleh Presiden yang didampingi Menteri Koordinator PMK, Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BKKBN dan para pejabat eselon 1 dan 2 di setiap kementerian/lembaga terkait hadir secara luring serta gubernur, bupati/walikota, dan para Kepala OPD terkait seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Presiden Jokowi menyampaikan arahan bahwa faktor penyebab stunting mulai dari intervensi spesifik dan sensitif seperti kesehatan ibu dan balita, isu lingkungan, kondisi air bersih dan sanitasi serta rumah yang sehat dikerjakan secara terintegrasi dan terkonsolidasi.

“Alat ukur antropometri dan USG terstandar diharapkan dapat dipenuhi untuk seluruh daerah khususnya pada puskesmas dan posyandu beserta sumber daya manusia yang terlatih,” ujar Presiden.

Diharapkan pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) betul-betul yang bermanfaat untuk kesehatan bayi.

Jumlah penduduk sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara dan yang paling penting meningkatkan kualitas jangan sampai bayi atau ibu hamil tidak terpenuhi proteinnya. “Kualitas SDM menjadi kunci bagi negara untuk bersaing maupun berkompetisi dengan negara lain,” kata Jokowi.

Presiden berharap adanya sinergitas kementerian/lembaga, Pemda, tenaga kesehatan, TNI, Polri dan mitra swasta dalam upaya penurunan stunting.

Kegiatan Rakernas bangga kencana dan percepatan penurunan stunting dirangkaikan dengan launching hasil SSGI tahun 2022 yang disampaikan langsung Menteri Kesehatan.

Menkes menyampaikan angka stunting SSGI turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. “Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan merupakan tiga provinsi dengan penurunan stunting paling besar,” sebutnya,

Sebelas intervensi spesifik stunting difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6-23 bulan. “Pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting,” katanya.

Setelah Acara Pembukaan Rakernas Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, Dirjen Bina Bangda Kemendagri bersama Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Deputi III Kemenko PMK, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres menyampaikan materi secara panel.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Bangda Teguh Setyabudi menyampaikan materi tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting, Teguh menjabarkan secara detail dengan data2 terkait yang menyangkut Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Percepatan Penurunan Stunting, yang meliputi: 

Pertama, mendorong tersedianya dukungan kebijakan dan APBD Pemerintah Provinsi untuk percepatan penurunan stunting.

Kedua, mendorong Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan program/kegiatan penurunan stunting dalam Dokurenda (RPJPD, RPJMD).

Ketiga, mendorong Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Keempat, memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penilaian kinerja (PK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kelima, memberikan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi terbaik dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam Penurunan Stunting, dilakukan setelah pelaksanaan penilaian kinerja (PK) 8 aksi konvergensi penurunan stunting.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, Teguh menekankan kepada Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil Penilaian Kinerja (PK) 8 (Delapan) Aksi Konvergensi pada kabupaten/kota dampingan, agar lebih berkualitas sesuai dengan siklus perencanaan daerah.

“Memastikan komitmen Pemerintah Daerah terkait percepatan penurunan stunting (RPJMD, RKPD, dan APBD),” ujar Teguh.

Selanjutnya, Capacity Building untuk Sumber Daya Aparatur Pemda dalam percepatan penurunan stunting baik knowledge maupun skill. Lalu, memastikan tersedianya data dan pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan dalam program percepatan penurunan stunting.

“Stunting merupakan permasalahan multidimensional. Pemda perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menanganinya,” paparnya.

Adapun tujuan pelaksanaan rapat dimaksud adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian Sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sekaligus dirangkaikan dengan launching Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022.

Hasil yang diharapkan dari rapat itu, antara lain: menguatnya komitmen para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta mitra kerja dalam pencapaian sasaran kinerja program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting; tersusunnya rencana kerja strategi pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024; digunakannya data hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dalam perencanaan dan implementasi pencapaian sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting; serta semakin meningkatnya peran serta K/L dalam mendukung percepatan penurunan stunting secara komprehensif.