Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan HIV PIMS, TBC dan Malaria

Tanggal Publikasi Feb 02, 2023
598 Kali

JAKARTA - Pertemuan Nasional Program HIV PIMS, Tuberkulosis dan Malaria Tahun 2023 dilaksanakan secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan atas dukungan Global Fund (GF) pada Selasa (31/1/2022) hingga Sabtu (4/2/2023). 

Turut hadir pada acara tersebut perwakilan pejabat dari kementerian/lembaga meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perwakilan pejabat dari 34 Provinsi, Country Coordinating Mechanism (CCM), Sub Recipient Global Fund (GF) Aids, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), dan mitra yang mengayomi HIV Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS), Malaria dan Tuberkulosis sekaligus menghadirkan beberapa pemateri serta dilanjutkan diskusi interaktif bersama seluruh peserta dari seluruh indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menjadi salah satu pemateri. Teguh menyampaikan materi dengan judul "Komitmen Pendanaan dalam Program HIV/AIDS, TBC, dan Malaria di Daerah".

Pada paparannya, Teguh menyampaikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar bersifat wajib di dalam urusan pemerintahan konkuren. Adanya amanat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 18 khususnya pada urusan kesehatan menjadi salah satu jenis layanan SPM kabupaten/kota pada orang terduga TB dan orang yang berisiko HIV/AIDS.

"Pada kesempatan itu juga, sebagaimana peran dan fungsi Ditjen Bina Bangda dalam mengawal proses perencanaan di daerah hingga pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pedoman penyusunan APBD ini dapat memantau persentase Anggaran ATM terhadap bidang kesehatan di daerah, untuk daerah dengan alokasi paling tertinggi yaitu Provinsi Maluku Utara sebesar 1,14%, Provinsi Maluku sebesar 1,07% dan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1,05%. Sementara Provinsi terendah oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,17%, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,16% dan Provinsi Papua Barat belum menganggarkan ATM bidang kesehatan berdasarkan hasil rekap data yang diolah dari dokumen APBD Tahun 2022," ujarnya,

Tak lupa juga teguh menekankan kembali kepada seluruh peserta bahwa pentingnya koordinasi antar kementerian/lembaga dan OPD agar dapat terpenuhinya urgensi dalam pengentasan masalah ATM dan sosialisasi dari hulu ke hilir agar kebijakan terkait ATM dapat tersampaikan hingga tingkat daerah paling bawah.