Menjelang Ditetapkan Sebagai PP SPM, Kementerian dan Lembaga Lakukan Harmonisasi

Tanggal Publikasi Oct 19, 2016
481 Kali

JAKARTA – Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (RPP SPM) masih dalam tahap peninjauan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Sekretariat Negara. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham, selanjutnya RPP SPM disahkan oleh Sekretariat Negara menjadi undang-undang.

Berhubung proses tersebut masih berlangsung, kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melakukan harmonisasi pada Senin, (17/10/2016) di Jakarta guna menindaklanjuti masukan dari Kemenkumham dan Setneg berkaitan dengan masukan perbaikan RPP SPM.

Hal substansi yang dipertanyakan oleh Kemenkumham dan Setneg yaitu mengenai jenis dan mutu yang tercantum pada RPP SPM. Menanggapi hal tersebut, kementerian dan lembaga pun berdiskusi cukup alot guna merumuskan jenis dan mutu yang dimaksud oleh Kemenkumham dan Setneg. Setiap kementerian dan lembaga menyampaikan perspektif berdasarkan ranah kerja serta tugas, pokok, dan fungsi kementerian dan lembaga terkait. “Hal yang paling mendasar yang perlu kita diskusikan yaitu mengenai mutu pelayanan dasar dengan definisi ‘setidak-tidaknya’. Setiap urusan memiliki standar yang berbeda-beda, maka ‘setidak-tidaknya’ perlu kita bedakan,” jelas pemimpin rapat.

Setelah berdiskusi cukup panjang hingga sore hari, kementerian dan lembaga bersepakat untuk memasukkan lampiran pada RPP SPM menjadi Batang Tubuh. Selain itu, ada hal-hal yang belum bisa disepakati dan diselesaikan kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya. [Mahfud Achyar]