Kemendagri Berharap PP SPM Segera Disahkan dan Ditetapkan

Tanggal Publikasi Oct 26, 2016
437 Kali

JAKARTA – Senin, (24/10/2016), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama beberapa perwakilan kementerian yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Penataan Ruang, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Sekretariat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said, Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat itu, rapat pleno dipimpin oleh Muhammad Hudori, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Karjono, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I.

Pada sambutannya, Karjono, mengatakan bahwa rapat pleno kali itu merupakan kali kedua yang diselenggarakan dan diharmonisasikan oleh Kemenkumham. Ia berharap agar PP SPM dapat disahkan dan segera dijalankan. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus saling pengertian, termasuk meredam ego masing-masing institusi. “Jangan sampai lebih mengedepankan kepentingan institusi masing-masing. Justru kita harus lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat,” ujar Karjono.

Senada dengan apa yang disampaikan Karjono, Hudori juga berharap rapat saat itu merupakan rapat terakhir dan PP SPM segera disahkan dan ditetapkan. “Hal yang menjadi perhatian kami yaitu mengenai ketentuan jenis dan mutu layanan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar harus sesuai dengan jenis dan layanan administratifnya,” kata Hudori.

Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Sekretariat Negara, mutu yang semula dijelaskan dalam lampiran, kini sudah dituangkan ke dalam batang tubuh yang mengatur substansi dasar. Oleh karena itu, mutu SPM yang semula akan diatur sendiri dengan Peraturan Menteri masing-masing urusan SPM, kini masuk ke dalam batang tubuh.

PP SPM rencananya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri masing-masing kementerian, yakni peraturan menteri tentang standar strategis yang mengatur mutu dan tidak mencantumkan target. Lebih jauh lagi, kementerian dan lembaga terkait juga sudah menyepakati bahwa ada enam urusan yang sebahagian urusannya adalah SPM yang sudah diatur jenis dan mutunya, tidak semua masuk ke dalam SPM. [Mahfud Achyar]