Pertemuan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan KB pada Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Tanggal Publikasi Mar 26, 2022
328 Kali

JAKARTA - Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri menggelar acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah urusan Dalduk KB kedalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) Tahun Anggaran 2023 yg dilaksanakan secara Online dan Offline di Hotel Teraskita by Dafam, Cawang, Jakarta Timur pada Jumat (25/3/2022). 

Rapat diawalai dengan penyampaian pengantar Ibu Ir. Zanariah, M.Si selaku Direktur SUPD IV, turut serta hadir sebagai narasumber yaitu Direktur KPAPO, KPPN/Bappenas; Kepala Biro Perencanaan, BKKBN; Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, BKKBN; dan Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus, BKKBN. Turut serta hadir Kementerian dan Lembaga terkait sebagai peserta perwaklian dari BKKBN, Bappenas, Kemenko PMK, dari Daerah hadir Bappeda dan OPD yang membidangi Urusan PPKB di 34 Provinsi yang hadir baik secara Online ataupun Offline. 

Direktur SUPD IV menyampaikan pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan dari penduduk, oleh penduduk dan untuk penduduk. 

Telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022 secara hibrida (daring dan luring) pada tanggal 21 Februari s.d. 8 Maret 2022 yang dihadiri seluruh OPD di 34 Provinsi. Tujuan strategisnya untuk menyelaraskan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional untuk terwujudnya pencapaian target-target pembangunan nasional utamanya program bangga kencana. 

Dalam hal ini Optimalisasi program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang PPKB, dan Terintegrasinya kebijakan perencanaan program dan penganggaran terkait bidang PPKB kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sangatlah penting karena pembangunan nasional harmoni dari pembangunan daerah, imbuh Zanariah. 

Dalam pengantar Zanariah menyampaikan bahwa Perencanaan pembangunan memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan, termasuk bagaimana capaian Target Nasional bisa tercapai dengan dukungan capaian target Daerah. Untuk itu capaian target Nasional Tahun 2023 sehubungan dengan TFR sebesar 2,19, mCPR sebesar 62,92%, Unmeet Need sebesar 7,70%, ASFR sebesar 20, dan iBangga sebesar 59 perlu di dukung oleh capaian Target Daerah. 

Adapun beberapa penyampaian dari para Narasumber, seperti Ibu Lisa selaku Direktur KPAPO, Bappenas yang menyampaikan terkait Arah Kebijakan dan Startegi Pembangunan Keluarga Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024; Ibu Fathonah selaku Kepala Biro Perencanaan, BKKBN yang menyampaikan terkait Renstra 2020-2024 dan renja 2023 BKKBN guna mendukung Pembangunan Keluarga; Bapak Taufik selaku Direktur Pemkon, BKKBN yg menyampaikan terkait Sinergitas dan Intervensi Program dalam mendukung Indikator Pembangunan Keluaraga; dan terakhir ada dr. Tuty Sahara selaku Direktur KB Wilayah Khusus, BKKBN diwakili dr. Ratna menyampaikan Startegi Pelayanan KB di Wilayah Khusus guna mendukung Indikator Pembangunan Keluarga.