Kemendagri Ingatkan Sinergi antara Level Pemerintahan Sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Tanggal Publikasi Apr 15, 2022
356 Kali

BANDA ACEH - Mewakili Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si menghadiri Musrenbang RKP Aceh Tahun 2023 yang dilaksanakan di     Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur pada Kamis (14/04/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Safrizal memberikan penjelasan bahwa indikator makro pembangunan Aceh Tahun 2021 sudah menunjukan capaian positif, salah satunya nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi yang berhasil tumbuh 2,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,37%. 

“Capaian pembangunan makro di Aceh telah menunjukan capaian yang baik, laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 2,79% setelah sebelumnya terkontraksi -0,37%” ungkap Safrizal.

Sebaliknya Safrizal menyoroti tingkat kemiskinan di Aceh yang cenderung mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir, Tahun 2019 tingkat kemiskian di Aceh mencapai 15,01% dan mengalami peningkatan menjadi 15,53% di Tahun 2021. Safrizal mengingatkan bahwa permasalahan kemiskinan di Aceh bisa selesai jika seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota bersinergi dalam menciptakan berbagai program dan kegiatan yang efektif mengurangi angka kemiskinan.

“Catatan yang perlu diperhatikan pada Tingkat Kemiskinan yang mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 15,53. Oleh karena itu, kedepan perlu disiapkan strategi efektif untuk pengembangan perekonomian di masyarakat guna menekan tingkat kemiskinan, permasalahan ini harus dikroyok bersama oleh Bapak/Ibu Kabupaten/Kota kami yang dipusat juga akan berupaya dengan optimal ” jelas Safrizal. 

Bak gayung bersambut, Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. juga menginginkan sinergi dengan Kabupaten/Kota untuk menfokuskan program/kegiatan Tahun 2023 pada pengentasan kemiskinan.

“Mengingat masih tingginya angka kemiskinan Aceh, di mana per September 2021 tercatat 15.53 persen, maka kami mengajak para Bupati/Walikota se-Aceh, agar untuk pengusulan program/kegiatan yang bersumber dari DOKA Tahun 2023, dapat memprioritaskan kepada penanggulangan kemiskinan” tegas Nova.

Nova juga menjelaskan bahwa Tahun 2023 merupakan tahun yang membutuhkan kerja keras bagi Pemerintah Aceh dimana Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini menjadi tumpuan pembangunan termasuk pengentasan kemiskian di Aceh berkurang menjadi 1% dari Total DAU Nasional sehingga Ia berharap kepada Pemerintah Pusat, agar Aceh bisa menjadi lokus pembangunan prioritas nasional. 

“Melalui forum ini kami sangat mengharapkan perhatian dan dukungan penuh dari Bapak/Ibu yang mewakili Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program/kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, sebagai exit strategy dalam mengantisipasi dampak dari penurunan alokasi Dana OTSUS” kata Nova.

Sejalan dengan hal tersebut Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir.Taufik Hanafi, MUP  memberikan rekomendasi untuk permasalahan kemiskinan di Tahun 2023 adalah perbaikan DTKS dan peningkatan SDM di Aceh serta akan dilaksanakannya pengembangan minyak atsiri (nilam). 

“Akselerasi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh dengan intervensi perbaikan data DTKS untuk penyaluran bantuan dan peningkatan SDM dari sisi Pendidikan dan Kesehatan. Berkaitan dengan itu pula untuk pengembangan ekonomi masyarakat Aceh maka Tahun 2023 akan dilaksanakan pengembangan minyak atsiri (nilam)” Ungkap Taufik. 

Dengan adanya keseriusan dalam bersinergi antar level pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, maka kemiskinan di Aceh akan segera terselesaikan dan masyarakat Aceh dapat hidup lebih sejahtera secara merata.